Onetime.id, Jakarta – Saya mencibir, tetapi bukan mencibir tanpa alasan. Saya menyindir, tetapi bukan menyindir tanpa dasar.
Dan saya mengkritik, karena kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap warga negara ketika melihat ada sesuatu yang patut dipertanyakan dalam praktik kehidupan bernegara.
Pemandangan dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah daerah di Lampung, sebagaimana diberitakan, memperlihatkan sebuah ironi yang menurut saya tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis tenda, panas matahari, protokoler, atau kenyamanan tempat duduk.
Sebab persoalannya jauh lebih besar.
Ini menyangkut wajah kekuasaan. Ini menyangkut etika pejabat publik. Ini menyangkut cara negara memandang rakyatnya.
Dan yang paling penting, ini menyangkut apakah nilai kemerdekaan yang kita ucapkan dengan suara lantang benar-benar kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kita berbicara tentang “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
Tetapi pada saat yang sama, ada rakyat, pelajar, peserta upacara dan masyarakat yang berdiri di bawah terik matahari, sementara sebagian pejabat dan tamu undangan berada di bawah tenda yang teduh.
Lalu saya bertanya:
Apakah kemerdekaan kita memang sudah memiliki kelas VIP dan kelas reguler?
Apakah panas matahari juga sudah mengenal protokol?
Apakah hujan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pejabat sebelum membasahi rakyat?
Atau jangan-jangan sekarang telah lahir sebuah teori baru dalam demokrasi Indonesia:
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi keteduhan sosial bagi sebagian yang berwenang.”
Kalau ini hanya persoalan teknis, silakan dijelaskan secara terbuka.
Tetapi jangan pernah meminta rakyat untuk tidak melihat simbol.
Karena rakyat bukan bodoh.
Rakyat mungkin tidak memiliki gelar akademik sebanyak pejabat.
Rakyat mungkin tidak duduk di ruang rapat berpendingin udara.
Rakyat mungkin tidak memiliki kendaraan dinas.
Tetapi rakyat memiliki sesuatu yang sangat penting:
Akal sehat dan pengalaman hidup.
Dan pengalaman hidup itulah yang membuat rakyat mampu membedakan mana pelayanan, mana pencitraan, mana kepedulian, dan mana sekadar dekorasi kekuasaan.
Rakyat Adalah Pemilik Kedaulatan, Pejabat Adalah Pemegang Mandat
Saya ingin mengingatkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diingatkan kepada siapa pun yang memegang jabatan publik.
Pejabat bukan pemilik negara.
Pejabat bukan pemilik rakyat.
Pejabat bukan pemilik kedaulatan.
Pejabat adalah pemegang mandat.
Rakyatlah yang memberikan mandat melalui mekanisme konstitusional.
Konstitusi tidak pernah mengajarkan bahwa setelah seseorang memperoleh jabatan, ia kemudian naik kelas menjadi manusia yang lebih tinggi daripada rakyat.
Tidak ada pasal yang mengatakan:
“Setelah menjadi pejabat, silakan lebih teduh daripada rakyat.”
Tidak ada pula klausul:
“Rakyat wajib tahan panas sebagai bentuk pengabdian, sedangkan pejabat berhak menikmati fasilitas sebagai bentuk penghormatan.”
Kalau sampai cara berpikir seperti itu tumbuh, maka yang perlu kita khawatirkan bukan mataharinya.
Yang perlu kita khawatirkan adalah panasnya mentalitas feodal yang diam-diam kembali tumbuh di dalam demokrasi.
Demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan feodalisme yang memakai jas, seragam, lencana dan protokol modern.
Dan itu jauh lebih berbahaya.
Sebab wajahnya demokratis, tetapi jiwanya aristokratis.
Jangan Sampai Tenda Menjadi Simbol Jarak Kekuasaan
Ada yang mungkin akan mengatakan:
“Benny, jangan dibesar-besarkan. Itu kan hanya tenda.”
Baik.
Saya jawab:
Ya, secara fisik itu memang hanya tenda. Tetapi dalam kehidupan sosial-politik, simbol tidak pernah sesederhana benda.
Sebuah tenda bisa menjadi sekadar tenda.
Tetapi sebuah tenda juga bisa menjadi metafora.
Metafora tentang siapa yang dilindungi, siapa yang dibiarkan kepanasan, siapa yang dianggap penting, dan siapa yang cukup menjadi latar belakang sebuah seremoni.
Karena itu jangan alergi terhadap kritik.
Kalau memang ada alasan protokoler, kesehatan, keamanan, kondisi usia, kebutuhan teknis atau alasan objektif lainnya, jelaskan kepada publik.
Selesai.
Transparansi akan menyelesaikan banyak kecurigaan.
Tetapi kalau kritik justru dijawab dengan kemarahan, pembenaran, atau kalimat klasik:
“Ini biasa saja.”
Maka saya justru bertanya:
Biasa bagi siapa?
Biasa bagi pejabat?
Atau biasa bagi rakyat yang setiap hari memang dipaksa terbiasa dengan panasnya kehidupan?
Rakyat sudah terbiasa panas karena harga kebutuhan.
Terbiasa panas mencari pekerjaan.
Terbiasa panas menghadapi pelayanan yang lambat.
Terbiasa panas menghadapi ketimpangan.
Terbiasa panas ketika berhadapan dengan birokrasi.
Terbiasa panas ketika menyampaikan kritik.
Jadi jangan heran kalau rakyat kemudian bertanya:
“Mengapa dalam upacara kemerdekaan pun kami masih harus kebagian panas?”
Banyak Jenderal Berdiri Di Bawah Panas Dan Hujan Bersama Prajuritnya
Saya justru ingin mengangkat sebuah contoh yang sangat sederhana.
Di lingkungan militer dan kepolisian, kita dapat menemukan banyak perwira tinggi dan jenderal yang dalam berbagai kegiatan tetap berada bersama prajurit dan personelnya, termasuk ketika harus berhadapan dengan panas dan hujan.
Mengapa?
Karena kepemimpinan bukan semata-mata tentang pangkat.
Kepemimpinan adalah tentang keteladanan.
Jenderal tidak menjadi kurang jenderal karena kepanasan.
Jenderal tidak kehilangan bintang karena kehujanan.
Komandan tidak kehilangan kewibawaan hanya karena berdiri bersama anak buahnya.
Justru di situlah wibawa kepemimpinan diuji.
Pemimpin yang baik tidak selalu mencari tempat paling nyaman. Ia mencari tempat di mana orang yang dipimpinnya berada.
Kalau seorang jenderal bersedia berdiri bersama prajuritnya di bawah panas matahari, lalu mengapa pejabat sipil harus merasa martabatnya turun hanya karena sesekali merasakan panas yang sama dengan rakyat?
Apa matahari memiliki protokol khusus untuk pejabat?
Kalau hujan turun, apakah air hujan dibedakan antara rakyat dan pejabat?
Tentu tidak.
Alam tidak mengenal kartu tanda jabatan.
Matahari tidak membaca eselon.
Hujan tidak memeriksa pangkat.
Dan tanah tidak pernah bertanya kepada manusia:
“Anda pejabat atau rakyat?”
Semua kembali ke tempat yang sama.
Karena itu, jangan terlalu tinggi hati hanya karena sedang duduk di kursi yang suatu hari akan diduduki orang lain.
Jabatan itu sementara.
Mandat itu terbatas.
Kekuasaan itu ada masa berlakunya.
Tetapi jejak moral seorang pejabat dapat dikenang jauh lebih lama daripada masa jabatannya.
Kita Merdeka Dari Penjajahan, Bukan Merdeka Untuk Membangun Kasta Baru
Mari kita kembali kepada sejarah.
Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah.
Bangsa ini tidak dilahirkan dari pendingin ruangan.
Bangsa ini tidak dibangun dari kursi empuk.
Bangsa ini lahir dari keringat, darah, air mata, pengorbanan, penderitaan dan keberanian manusia-manusia yang bahkan sebagian besar tidak pernah menikmati jabatan.
Ada rakyat biasa yang ikut berjuang.
Ada petani.
Ada buruh.
Ada guru.
Ada ulama.
Ada santri.
Ada pemuda.
Ada perempuan.
Ada tentara.
Ada rakyat jelata yang namanya bahkan tidak pernah tercatat secara lengkap dalam buku sejarah.
Mereka tidak bertanya:
“Apa fasilitas yang akan saya dapatkan setelah Indonesia merdeka?”
Mereka berjuang karena satu keyakinan:
Indonesia harus menjadi milik bangsa Indonesia sendiri.
Karena itu jangan sampai setelah 81 tahun merdeka kita justru menciptakan bentuk penjajahan baru yang lebih halus.
Bukan penjajahan oleh bangsa asing, tetapi penjajahan mental oleh kesombongan kekuasaan.
Jangan sampai kolonialisme pergi, tetapi mental kolonial justru tinggal di dalam birokrasi.
Jangan sampai penjajah sudah meninggalkan negeri ini, tetapi jarak antara penguasa dan rakyat justru kita reproduksi sendiri.
Para leluhur kita tidak berjuang agar setelah merdeka lahir kasta baru bernama:
“yang berkuasa” dan “yang harus memahami penguasa.”
Jangan Sampai Rakyat Hanya Merdeka Di Depan Spanduk
Saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin terasa pedas:
Jangan sampai rakyat hanya merdeka ketika menyanyikan Indonesia Raya, tetapi tidak merdeka ketika memperjuangkan kehidupannya sendiri.
Jangan sampai rakyat bebas mengibarkan Merah Putih, tetapi kesulitan mengangkat kesejahteraan keluarganya.
Jangan sampai rakyat diminta gotong royong, tetapi ketika hasil pembangunan dibagikan, mereka hanya mendapatkan tepuk tangan.
Jangan sampai rakyat diminta bersabar, sementara fasilitas untuk pejabat selalu datang tepat waktu.
Jangan sampai rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara simbol-simbol kemewahan kekuasaan terus dipertontonkan.
Jangan sampai rakyat diminta percaya kepada pemerintah, tetapi pemerintah tidak cukup serius membangun kepercayaan rakyat.
Dan jangan sampai setiap kritik dijawab dengan kalimat:
“Itu kan sudah sesuai aturan.”
Karena saya ingin mengingatkan:
Legal belum tentu etis.
Sah belum tentu pantas.
Boleh belum tentu bijaksana.
Dan sesuai prosedur belum tentu sesuai rasa keadilan.
Inilah yang sering dilupakan dalam administrasi pemerintahan modern.
Negara bukan hanya membutuhkan rule of law, tetapi juga membutuhkan rule of ethics.
Kritik Bukan Pengkhianatan
Ada penyakit lain yang harus kita hentikan.
Ketika rakyat mengkritik pemerintah, seolah-olah rakyat sedang menyerang negara.
Ini keliru.
Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara.
Justru sebaliknya.
Orang yang masih mau mengkritik karena ia masih peduli.
Negara yang kuat tidak takut pada kritik.
Negara yang kuat tidak perlu mematikan kritik.
Negara yang kuat menjawab kritik dengan data, kebijakan, argumentasi dan perbaikan.
Saya lebih khawatir kepada pejabat yang hanya senang dipuji daripada pejabat yang berani mendengar kritik.
Karena pujian bisa membuat pejabat mabuk, sedangkan kritik bisa membuat pejabat sadar.
Dan saya memilih kesadaran daripada kemabukan kekuasaan.
Alam Akan Menjawab Ketika Ketidakadilan Terus Dipertahankan
Saya juga ingin mengingatkan dengan bahasa yang tegas:
Jangan terus memperlakukan rakyat seperti mereka tidak punya batas kesabaran.
Alam memiliki hukum sebab-akibat.
Kehidupan sosial juga memiliki hukum sebab-akibat.
Ketika lingkungan dirusak, alam memberikan respons.
Ketika ketimpangan dipelihara, masyarakat memberikan respons.
Ketika ketidakadilan terus dibiarkan, kepercayaan publik akan terkikis.
Ketika kepercayaan publik hilang, legitimasi kekuasaan menjadi rapuh.
Jadi ketika saya mengatakan “alam akan marah”, jangan dipahami secara mistis.
Saya sedang berbicara tentang konsekuensi.
Setiap ketidakadilan yang dipelihara akan menghasilkan konsekuensi sosial.
Jangan tunggu rakyat benar-benar kehilangan kepercayaan baru kemudian semua orang sibuk bertanya:
“Mengapa masyarakat sekarang kritis?”
Jawabannya sederhana:
Karena masyarakat melihat.
Rakyat mendengar.
Rakyat membandingkan.
Rakyat memiliki media sosial.
Rakyat memiliki kamera.
Rakyat memiliki pengalaman.
Dan di era digital, satu foto bisa lebih tajam daripada seribu paragraf pidato.
Jangan Hanya Merakyat Ketika Kamera Menyala
Saya juga mengkritik budaya “merakyat untuk konten.”
Pejabat naik Vespa, bagus.
Pejabat makan bersama rakyat, bagus.
Pejabat duduk di warung rakyat, bagus.
Pejabat blusukan, bagus.
Tetapi jangan sampai kerakyatan hanya menjadi content strategy.
Rakyat bukan properti fotografi.
Rakyat bukan figuran.
Rakyat bukan dekorasi untuk membangun personal branding pejabat.
Kalau benar-benar merakyat, buktikan dalam kebijakan.
Buktikan dalam pelayanan.
Buktikan dalam keberpihakan anggaran.
Buktikan dalam penegakan hukum.
Buktikan dalam pemerataan pembangunan.
Buktikan dalam perlindungan kelompok rentan.
Buktikan dalam keberanian menerima kritik.
Karena:
Satu kebijakan yang menyelamatkan kehidupan rakyat jauh lebih berarti daripada seribu foto pejabat tersenyum bersama rakyat.
Jangan sampai pejabat memiliki engagement tinggi, tetapi sense of crisis rendah.
Jangan sampai akun media sosialnya ramai, tetapi ruang pengaduan masyarakat sepi respons.
Jangan sampai pejabat menjadi viral, tetapi kebijakannya tidak terasa.
Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang terkenal. Rakyat membutuhkan pejabat yang berguna.
Soekarno, Lincoln Dan Pelajaran Tentang Rakyat
Bung Karno mengingatkan bangsa ini:
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”
JASMERAH bukan sekadar slogan.
Ia adalah alarm moral.
Jangan pernah lupa dari mana negara ini lahir.
Jangan pernah lupa siapa yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan.
Jangan pernah lupa bahwa Republik ini berdiri di atas pengorbanan rakyat.
Abraham Lincoln juga memperkenalkan gagasan pemerintahan “of the people, by the people, for the people.”
Intinya jelas:
negara demokratis harus berakar pada rakyat, dijalankan melalui mandat rakyat, dan diabdikan untuk kepentingan rakyat.
Maka saya ingin menambahkan dengan bahasa saya sendiri:
Jangan sampai pemerintahan berubah menjadi “of the pejabat, by the pejabat, for the pejabat.”
Kalau itu terjadi, maka kita bukan sedang memperkuat demokrasi.
Kita sedang mendandani oligarki dengan pakaian demokrasi.
Dan rakyat jangan diminta pura-pura tidak melihat.
Kemerdekaan Harus Turun Dari Podium Ke Jalanan
Karena itu, saya mengajak seluruh kepala daerah, pejabat publik, TNI, Polri, birokrasi, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen bangsa untuk melakukan refleksi yang jauh lebih serius.
Jangan hanya bertanya:
“Apakah upacara sudah khidmat?”
Tanyakan:
“Apakah rakyat merasa dihormati?”
Jangan hanya bertanya:
“Apakah bendera sudah berkibar?”
Tanyakan:
“Apakah keadilan sudah berkibar dalam kehidupan rakyat?”
Jangan hanya bertanya:
“Apakah pembangunan sudah berjalan?”
Tanyakan:
“Siapa yang benar-benar menikmati pembangunan?”
Jangan hanya bertanya:
“Apakah pemerintah sudah bekerja?”
Tanyakan:
“Apakah hasil kerja pemerintah sudah dirasakan rakyat?”
Karena output pemerintah bukan banyaknya seremoni.
Output pemerintah adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Pejabat Boleh Teduh, Tetapi Jangan Membuat Rakyat Merasa Ditinggalkan
Saya tegaskan kembali agar tidak dipelintir:
Saya tidak sedang mempersoalkan tenda sebagai benda.
Saya tidak sedang mengatakan seluruh pejabat yang berada di bawah tenda pasti memiliki niat buruk.
Tidak.
Saya sedang mempertanyakan pesan sosial yang lahir dari sebuah simbol, sekaligus mengajak pejabat publik agar jauh lebih sensitif terhadap persepsi dan perasaan masyarakat.
Jika tenda memang diperlukan karena alasan kesehatan, keamanan, usia, protokoler, kondisi cuaca atau pertimbangan objektif lainnya, jelaskan.
Tidak ada masalah.
Tetapi jika fasilitas itu sekadar mencerminkan budaya bahwa pejabat harus selalu nyaman sementara rakyat harus selalu menyesuaikan diri, maka saya akan mengatakan:
Ini bukan lagi persoalan tenda. Ini persoalan mentalitas.
Dan mentalitas seperti itu harus kita koreksi.
Karena:
Jangan sampai yang teduh adalah pejabatnya, sementara yang terpanggang bukan hanya tubuh rakyat, tetapi juga kesabaran rakyat.
Itu jauh lebih berbahaya.
Jabatan Itu Kursi, Bukan Takhta
Saya ingin menutup dengan satu pesan yang sangat sederhana.
Jabatan adalah kursi, bukan takhta.
Hari ini seseorang duduk.
Besok orang lain duduk.
Hari ini seseorang dipanggil “Yang Terhormat”.
Besok mungkin namanya hanya tinggal dalam arsip.
Hari ini dikawal protokol.
Besok bisa berjalan sendiri sebagai masyarakat biasa.
Karena itu jangan pernah mabuk oleh jabatan.
Kekuasaan memiliki tanggal kedaluwarsa.
Tetapi rakyat akan tetap ada.
Negara akan tetap ada.
Dan sejarah akan mencatat bagaimana seseorang menggunakan mandat ketika ia diberi kesempatan memegang kekuasaan.
Maka jangan takut berdiri bersama rakyat.
Jangan takut kepanasan bersama rakyat.
Jangan takut kehujanan bersama rakyat.
Jangan takut duduk di kursi yang sama dengan rakyat.
Yang seharusnya ditakuti pejabat bukan panas matahari.
Yang seharusnya ditakuti adalah dinginnya hati terhadap penderitaan rakyat.
Yang seharusnya ditakuti bukan hujan.
Yang seharusnya ditakuti adalah hujan kritik yang suatu hari turun karena rakyat merasa tidak lagi didengar.
Yang seharusnya ditakuti bukan kehilangan kenyamanan.
Yang seharusnya ditakuti adalah kehilangan kepercayaan publik.
Dan yang paling harus ditakuti bukan kehilangan jabatan.
Tetapi kehilangan kehormatan setelah jabatan itu berakhir.
pesan terakhir saya
Kepada seluruh pemegang kekuasaan di negeri ini, saya mengatakan tanpa basa-basi:
Rakyat bukan penonton.
Rakyat bukan figuran.
Rakyat bukan objek seremoni.
Rakyat bukan dekorasi demokrasi.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan.
Sementara pejabat?
Pejabat adalah pemegang mandat.
Maka semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya semakin rendah hati ia berdiri di hadapan rakyat.
Semakin besar fasilitas yang diterima, semakin besar tanggung jawab moralnya.
Semakin tinggi pangkatnya, semakin besar kewajibannya memberi teladan.
Dan semakin panjang masa pengabdiannya, semakin kuat seharusnya ia memahami bahwa kekuasaan bukan milik pribadi.
Kekuasaan adalah titipan.
Mandat adalah titipan.
Fasilitas negara adalah titipan.
Bahkan jabatan itu sendiri adalah titipan.
Dan setiap titipan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu saya katakan:
Jangan takut panas bersama rakyat.
Takutlah ketika rakyat mulai bertanya mengapa mereka selalu disuruh menahan panas sementara para pemegang mandat selalu mencari teduh.
Jangan takut kritik rakyat.
Takutlah ketika rakyat sudah tidak mau lagi berbicara karena mereka merasa tidak ada gunanya berbicara.
Jangan takut kehilangan kenyamanan.
Takutlah kehilangan empati.
Jangan takut kehilangan jabatan.
Takutlah kehilangan integritas.
Sebab upacara hanya berlangsung beberapa jam.
Jabatan hanya berlangsung beberapa tahun.
Tetapi sejarah akan mengingat bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya.
Bendera boleh diturunkan.
Seragam boleh dilepas.
Panggung boleh dibongkar.
Tenda boleh dilipat.
Kamera boleh dimatikan.
Tepuk tangan boleh berhenti.
Tetapi pertanyaan rakyat akan tetap hidup:
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apakah rakyat benar-benar sudah diperlakukan sebagai pemilik negeri ini?”
Jika jawabannya belum, maka pekerjaan kita belum selesai.
Merdeka bukan ketika pejabat bisa duduk nyaman.
Merdeka adalah ketika rakyat tidak merasa menjadi orang asing di tanah airnya sendiri.
Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan asing.
Merdeka adalah ketika hukum menghadirkan keadilan, pemerintahan menghadirkan pelayanan, pembangunan menghadirkan pemerataan, dan kekuasaan menghadirkan keteladanan.
Dan sekali lagi saya tegaskan:
Rakyat Adalah Pemilik Kedaulatan. Pejabat Hanyalah Pemegang Mandat.
Jangan pernah tertukar.
Karena ketika pemegang mandat mulai merasa sebagai pemilik negara, di situlah demokrasi mulai kehilangan rohnya.
Dan ketika rakyat mulai merasa hanya sebagai penonton di negerinya sendiri, di situlah kemerdekaan harus kembali dipertanyakan.
Penulis Benny N.A. Puspanegara adalah Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, Publik dan Eksekutif Nasional AKKI
