Bandar Lampung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung menyiagakan empat unit mobil tangki air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat selama 24 jam.
Layanan tersebut disiapkan sebagai langkah cepat pemerintah daerah dalam mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau maupun gangguan distribusi air di sejumlah wilayah.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Karena itu, BPBD diminta siaga penuh dan siap bergerak kapan saja apabila menerima laporan dari warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
“Kami ingin masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih segera mendapatkan bantuan. BPBD sudah kami siagakan selama 24 jam agar pelayanan dapat dilakukan dengan cepat,” ujar Eva.
Kepala BPBD Kota Bandar Lampung menjelaskan, empat mobil tangki tersebut akan disebar sesuai kebutuhan di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
Warga yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi BPBD agar petugas segera melakukan pendistribusian air ke lokasi. Layanan ini diprioritaskan bagi kawasan yang terdampak kekeringan maupun mengalami gangguan pasokan dari jaringan air bersih.
Selain mendistribusikan air bersih, BPBD juga terus memantau kondisi cuaca dan potensi kekeringan di sejumlah kecamatan.
Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk PDAM Way Rilau dan aparat kecamatan serta kelurahan, terus dilakukan agar penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemkot Bandar Lampung mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih.
Pemerintah memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secepat mungkin melalui layanan siaga BPBD yang beroperasi selama 24 jam.
Melalui kesiapsiagaan armada tangki air tersebut, Pemkot Bandar Lampung berharap kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, dampak kekeringan dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada warga terus berjalan optimal sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
