Rp2,5 Miliar untuk Bangun Lift di Gedung DPRD Bandar Lampung, Ditargetkan Rampung Januari 2027

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk pembangunan lift di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung. Dok: Ilustrasi.

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk pembangunan lift di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung.

Fasilitas tersebut dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas gedung, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Anggaran pembangunan lift bersumber dari APBD dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pembangunan dilakukan dalam dua tahap melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Tahap pertama senilai Rp1,5 miliar mulai dikerjakan pada November 2025. Sementara tahap kedua sebesar Rp1 miliar dialokasikan pada November 2026.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Zainal Abidin, mengatakan pembangunan lift tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan fasilitas publik yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

Menurut dia, pembangunan fasilitas tersebut juga merespons aspirasi Komunitas Gerkatin Tunarungu dan komunitas penyandang disabilitas lainnya.

“Gedung DPRD selama ini memang belum memiliki lift. Alhamdulillah, tahap pertama sudah berjalan sejak November 2025. Ini menjadi langkah awal kita untuk lebih ramah disabilitas,” ujar Zainal, Selasa (22/9/2026).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan pembangunan lift ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada Januari 2027.

Namun, Zainal menegaskan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan menyediakan lift.

Menurutnya, fasilitas pendukung seperti jalur khusus kursi roda dan pegangan pada area tangga juga perlu diperhatikan.

“Setiap tangga harus ada jalur khusus kursi roda dan pegangan. Jadi penyandang disabilitas bisa masuk dan mengakses gedung dengan nyaman dan aman,” katanya.

Selain pembangunan lift, komunitas penyandang disabilitas juga mengusulkan penyediaan tombol penyeberangan di sejumlah lampu merah pada jalan protokol.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas ketika menyeberang jalan.

Zainal mengatakan anggaran rutin untuk marka jalan telah tersedia pada 2026. Namun, fasilitas tambahan berupa tombol penyeberangan belum masuk dalam anggaran tersebut.

“Usulan tombol penyeberangan ini sangat baik. Akan kita dorong agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2027,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *