Onetime.id, Bandar Lampung –Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung pada Jumat, (6/3/2026) menjadi sorotan serius berbagai pihak.
Peristiwa ini dinilai tidak boleh hanya dianggap sebagai dampak dari curah hujan tinggi semata, tetapi harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola sungai dan sistem drainase di kota tersebut.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung, Randy Adytia GG, S.H, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada Wali Kota Bandar Lampung.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan di Kantor DPD PSI Kota Bandar Lampung, Pahoman, pada Minggu (8/3/2026).
Menurut Randy, banjir yang kembali terjadi menunjukkan adanya persoalan sistemik, mulai dari tingginya curah hujan hingga buruknya pengelolaan sungai, anak sungai, serta jaringan drainase primer dan sekunder di wilayah kota.
“Ini harus menjadi evaluasi bersama. Banjir tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Wali Kota Bandar Lampung semata. Memang curah hujan sedang, tetapi persoalan pengelolaan sungai, anak sungai serta drainase primer dan sekunder juga harus menjadi perhatian serius,” ujar Randy.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sungai yang melintasi Kota Bandar Lampung juga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MESUJI-SEKAMPUNG) yang merupakan unit teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen PSDA Kementerian PUPR).
Karena itu, menurutnya, persoalan banjir harus diselesaikan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sungai harus ikut bertanggung jawab terhadap kondisi sungai yang melintasi Kota Bandar Lampung. Tanpa koordinasi dan penanganan terpadu antara pusat dan daerah, persoalan banjir ini akan terus berulang setiap hujan deras,” tegasnya.
Selain itu, Randy juga menyoroti arah penggunaan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dinilai perlu lebih difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah harus benar-benar diarahkan pada pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pembenahan sistem drainase kota.
“Anggaran ratusan miliar jangan hanya difokuskan pada pembangunan fisik saja yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat. Yang paling dirasakan warga Kota Bandar Lampung saat ini adalah kondisi jalan yang baik serta drainase yang berfungsi. Jika drainase di sepanjang jalan kota tidak diperbaiki, maka setiap hujan deras akan selalu berpotensi menimbulkan banjir,” katanya.
DPD PSI Kota Bandar Lampung berharap kejadian banjir ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sungai, normalisasi aliran air, serta perbaikan sistem drainase kota.
“Banjir ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Sekaligus evaluasi 6 tahun jabatan walikota. Karena penanganan diabaikan, Jangan sampai masyarakat Kota Bandar Lampung terus menjadi korban setiap kali musim hujan datang,” tutup Randy.(***)
