Onetime.id, Lampung – Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wiyono, Rabu, 13 Mei 2026, menyusul pemberitaan terkait kualitas makanan dan pengelolaan dapur.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah persoalan, mulai dari komposisi gizi hingga kelengkapan administrasi, meski pengelola membantah sebagian tudingan yang beredar.
Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, Muhammad Rinaldi Alzier, mengatakan sidak berlangsung kondusif karena pengelola dapur bersikap sangat kooperatif.
Namun, pihaknya mencatat sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.
“Secara umum kooperatif, tapi kami menemukan catatan penting. Komposisi menu belum memenuhi standar gizi seimbang,” kata Rinaldi saat dihubungi pada Kamis, (14/5/2026).
Ia mencontohkan penggunaan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurut dia, pembelian buah pir berukuran besar dan susu kemasan besar memang sesuai secara nominal anggaran, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan kalori dan protein penerima manfaat.
“Secara anggaran masuk, tapi dari sisi gizi masih kurang. Ini yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti aspek sanitasi dapur. Rinaldi menyebut standar kebersihan perlu ditingkatkan, terutama jika jumlah penerima manfaat program MBG terus bertambah.
Meski begitu, dari hasil pengecekan sementara, air limbah dapur masih dalam kondisi relatif bersih.
“Sanitasi harus ditingkatkan. Tapi air limbah yang kami cek masih cukup bersih,” kata dia.
Lebih jauh, DPRD menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan administratif, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yg setelah dilakukan monitoring ternyata pihak Mitra sedang merampungkan proses terbitnya sertifikat SLHS dan pembenahan IPAL lebih baik lagi.
Kedua dokumen tersebut, menurut Rinaldi, menjadi indikator dasar kelayakan dapur dalam memproduksi makanan yang aman dikonsumsi.
Hasil sidak itu, kata Rinaldi, akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD untuk disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melalui koordinasi dengan pimpinan dewan.
Hal senada Anggota Komisi IV DPRD Pesawaran, Lenida Putri, mengatakan temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi bersama.
Ia menilai kritik masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, merupakan bagian dari kontrol publik terhadap program pemerintah, tapi tetap harus berdasarkan pd fakta yg ada.
“Ketika penerima manfaat merasa ada yang tidak sesuai, itu harus jadi perhatian bersama. Kritik masyarakat tidak boleh diabaikan,” kata Lenida.
Ia menjelaskan, mekanisme pengaduan telah disiapkan. Siswa dapat menyampaikan keluhan melalui pihak sekolah, sedangkan balita dan ibu hamil melalui aparatur desa.
“Pengelola dapur juga sudah menyatakan siap melakukan perbaikan. Kami akan pantau bersama,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi IV merumuskan sejumlah rekomendasi awal, yakni percepatan pengurusan perizinan terutama SLHS, penyempurnaan sistem IPAL, serta perbaikan penyusunan menu agar sesuai dengan standar kebutuhan gizi.
Hal ini penting bagi Ahli Gizi yg ada di dapur untuk secara aktif turun ke lapangan terutama kepada pihak Puskesmas untuk sama-sama merumuskan menu yang tepat bagi Balita.
“Dan melakukan kunjungan pada pihak sekolah, agar menu yg dibuat sesuai AKG (Angka kecukupan Gizi) dan diterima oleh para siswa,” tutupnya dengan lembut.
Di sisi lain, pihak dapur Wiyono mengapresiasi kehadiran DPRD, satgas MBG, tenaga kesehatan, dan media dalam proses pemeriksaan.
“Ini bentuk perhatian bersama. Kami berterima kasih karena semua pihak ikut mengawasi,” katanya melalaui via telfon Whatsapp kepada awak media pada Sabtu, (16/5/2026).
Ia menilai sebagian informasi yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya tepat.
Menurut dia, terdapat kesalahpahaman terkait menu yang disajikan pada beberapa hari di awal Mei 2026. Salah satu isu yang disorot adalah tekstur ayam yang disebut keras.
Pihak dapur mengakui pihaknya terus melakukan evaluasi dalam proses pengolahan makanan agar lebih sesuai dengan selera penerima manfaat.
“Kami evaluasi setiap hari agar makanan bisa lebih diterima,” ujarnya.
Ia juga membantah penggunaan telur dadar seperti yang diberitakan sebelumnya. Menurut dia, sejak awal operasional dapur, menu tersebut tidak pernah digunakan.
“Terkait telur dadar itu tidak benar. Kami tidak pernah menggunakan menu itu,” kata dia.
Dirinya menambahkan, komposisi menu sebenarnya telah disusun berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dihitung oleh ahli gizi.
Namun, ia mengakui terdapat kekeliruan persepsi pada salah satu hari distribusi, terutama terkait kombinasi menu susu dan buah.
“Terkait gizi, kami sudah mengikuti perhitungan dari ahli gizi sesuai standar Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Untuk aspek administrasi, Putra mengatakan bahwa dapur MBG Wiyono telah memiliki izin lingkungan dan sedang berproses mengurus sertifikasi higiene sanitasi dan kelengkapan lainnya, insyaAllah dalam waktu yan tidak terlalu lama akan selesai.
Ia memastikan terdapat progres dalam pemenuhan seluruh persyaratan tersebut.
“Semua sedang berproses. Ada progres dan kami berkomitmen menyelesaikannya,” kata dia.
Ke depan, ia memastikan pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang dan kualitas layanan program MBG dapat ditingkatkan.
DPRD Kabupaten Pesawaran menyatakan akan terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
Pengawasan itu, menurut mereka, diperlukan untuk memastikan kualitas gizi, keamanan konsumsi, serta kepatuhan terhadap standar kesehatan dan lingkungan tetap terjaga.
