Onetime.id, Bandar Lampung – Ketua Lampung Police Watch, Sani Rizani, mendesak agar Kapolres Way Kanan dicopot dari jabatannya menyusul kaburnya delapan tahanan dari Rumah Tahanan Polres Way Kanan.
Ia menilai sanksi administratif tak cukup menjawab persoalan yang disebutnya sebagai kegagalan serius dalam sistem pengamanan.
“Delapan tahanan kabur bukan peristiwa kecil. Ini menunjukkan lemahnya petugas Tahti dan patut diduga ada kegagalan sistemik,” ujar Rizani kepada media onetime.id pada Selasa, (24/2/2026).
Menurut dia, Tahti Tahanan dan Barang Bukti merupakan unsur pelaksana tugas di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengamanan, penjagaan, hingga perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
Dalam standar operasional, pengawasan dilakukan berlapis kontrol rutin sel, teralis, pintu pengaman, hingga jadwal penjagaan ketat. Jika prosedur dijalankan, peluang kabur massal seharusnya bisa ditekan.
Karena itu, Rizani menegaskan tanggung jawab tak berhenti pada petugas jaga.
“Tanggung jawab ada pada pucuk pimpinan. Kami mendesak Kapolres dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan struktural. Jika tidak ada langkah tegas, publik akan menilai ada pembiaran,” katanya.
Ia juga meminta audit menyeluruh terhadap sistem keamanan rutan, termasuk infrastruktur bangunan, CCTV, serta mekanisme pengawasan internal.
Transparansi hasil pemeriksaan, menurut dia, penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Rizani menyinggung jargon “Presisi” yang selama ini digaungkan kepolisian.
“Presisi itu berhimpit tanpa celah. Kalau masih ada celah tahanan bisa lari, itu bukan presisi,” ujarnya.
Prinsip tersebut, kata dia, semestinya tercermin dalam pengawasan ketat, pemenuhan hak tahanan, dan standar keamanan fisik yang terukur.
Ia bahkan membuka kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau pembiaran, terutama jika tahanan yang kabur terkait perkara besar seperti narkotika.
“Kalau ini murni lalai, buktikan. Transparan,” ucapnya.
Bagi Rizani, setiap insiden pelarian tahanan bukan sekadar soal kelalaian teknis, melainkan soal kredibilitas institusi. “Kalau bekerja baik, tak ada yang perlu diduga-duga,” katanya.
Kini publik menunggu apakah evaluasi akan berhenti pada pemeriksaan internal, atau berlanjut pada langkah struktural yang lebih tegas di tubuh kepolisian setempat.
