Onetime.id, Bandar Lampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung menggelar diskusi bertajuk “Pajak Menekan, Media Sulit Bertahan” di Hotel Swiss-Bel pada pada Jumat, (21/11/2025).
Forum ini membahas tekanan pajak yang dinilai memperberat kondisi bisnis media di tengah turunnya pendapatan iklan dan operasional.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, mengatakan beban pajak yang tinggi membuat banyak perusahaan pers kesulitan mempertahankan operasional.
Ia menyebut tarif PPN yang mencapai 11 persen, ditambah pungutan lain seperti pajak iklan 2 persen, membuat total beban pajak bisa mencapai 15 persen dari pendapatan.
“Kalau pendapatan media Rp100 juta, pajak yang harus dibayar bisa Rp15 juta. Di Lampung, angka itu bisa menggaji lima wartawan. Kondisi ini benar-benar menekan,” kata Wira.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan kebijakan afirmatif untuk industri pers, sebagaimana dilakukan beberapa negara lain.
Wira mencontohkan Singapura yang hanya menerapkan PPN 8 persen, sementara banyak negara maju bahkan tidak mengenakan pajak teknologi pada perusahaan media.
“Di Indonesia, media menanggung pungutan yang tidak dialami negara lain. Padahal pemerintah selalu menyebut media sebagai pilar demokrasi. Kami berharap ada keberpihakan nyata,” ujarnya.
Wira juga menyinggung kewajiban pelaporan yang semakin ketat di berbagai kabupaten/kota, sementara banyak perusahaan pers justru mengalami penurunan tajam pendapatan.
“Ada media yang bahkan sudah tidak mampu lagi membayar karyawan. Ini situasi darurat,” katanya.
PWI Lampung menyatakan akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Kementerian Keuangan dan kementerian terkait agar regulasi pajak bagi industri media ditinjau ulang.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah memandang media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
“Dalam dokumen perencanaan daerah, media sudah ditempatkan sebagai unsur penting yang harus diberdayakan. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan tanpa dukungan pers,” kata Marindo.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus merawat hubungan dengan organisasi pers tanpa membeda-bedakan.
“Di Lampung ada PWI, SMSI, AMSI, SPS, IJP, JMSI an lainnya. Semua dirangkul. Keberagaman organisasi justru memperkaya ekosistem media,” ujarnya.
Menurut Marindo, kegiatan diskusi seperti yang digelar PWI Lampung menjadi ruang penting untuk merumuskan langkah bersama memperkuat kualitas jurnalisme dan ketahanan industri pers.
