Onetime.id, Lampung – Siang itu, pada Rabu, 27 Agustus 2025, Balai Keratun gedung berlantai empat di kompleks Pemerintah Provinsi Lampung penuh sesak.
Wajah-wajah berjas klimis berbaur dengan seragam instansi, sebagian datang dengan undangan resmi, sebagian lain hanya mencari perhatian.
Di antara hiruk pikuk itu, Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali resmi dilantik Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030.
Pelantikan itu mengukuhkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2876 Tahun 2025.
Namun bagi sebagian warga Pesawaran, momen seremonial ini bukan sekadar pergantian pemimpin.
“Akankah ini pertanda dinasti akan dimulai, hingga berujung kehancuran di bumi Andan Jejama?” kata Abdul, warga setempat, siang itu.
Pertanyaan Abdul berangkat dari memori pahit dua periode pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Dendi Ramadhona suami Nanda Indira.
Janji pembangunan berhamburan, tapi banyak yang meninggalkan jejak kecewa.
Salah satu kisah getir datang dari Sorirah, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong.
Perempuan paruh baya itu terpaksa menanggung beban ganda penyakit dalam yang menggerogoti tubuhnya dan sistem jaminan kesehatan yang tak berpihak.
Awalnya, kepesertaan BPJS Kesehatan Sorirah masih aktif saat dirujuk ke RSUD Pesawaran. Karena fasilitas terbatas, ia dipindahkan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung.
Di sana pun statusnya masih aktif, namun antrean operasi baru tersedia dua bulan kemudian.
Kondisi Sorirah memburuk. Keluarga akhirnya membawa ke RS Urip Sumoharjo, rumah sakit swasta.
Di situlah masalah kian pelik. BPJS Kesehatan Sorirah tiba-tiba nonaktif.
“Padahal ini bantuan dari Pemkab Pesawaran. Tapi saat darurat justru mati,” kata keluarganya, 4 Juni 2025.
Dugaan mereka, kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dipangkas pemerintah pusat. Namun kepastian kementerian mana yang memangkas, tak jelas.
Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran, dr. Media Apriliana, mengakui kepesertaan Sorirah memang PBI pusat yang dinonaktifkan Kementerian Sosial.
“Bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Media menambahkan, warga Pesawaran tetap bisa berobat gratis di puskesmas dan RSUD setempat hanya dengan KTP dan KK, sesuai Perbup Nomor 44 Tahun 2022.
Tapi aturan itu tak berlaku jika pasien berobat di luar wilayah.
Data Dinkes mencatat, 99,62 persen warga Pesawaran terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun hanya 73,93 persen yang statusnya aktif.
Rendahnya kesadaran bayar iuran dan kepatuhan perusahaan memperparah masalah. Pemkab mengklaim sudah mengalihkan sebagian peserta PBI yang dicoret pusat ke skema PBPU daerah dengan dana APBD.
Kasus Sorirah hanyalah satu potret. Infrastruktur jalan yang rusak parah, dari depan kantor bupati hingga perbatasan Pesawaran Pesawaran–Tanggamus-Pringsewu dan Bandar Lampung, juga jadi sorotan. Padahal kabupaten ini kaya potensi pertanian, pariwisata, hingga tambang.
Sementara, dalam pidato sambutannya sebagai Bupati Pesawaran periode 2025-2030, Nanda Indira Bastian menyatakan, amanah yang diberikannya dan Antonius Muhammad Ali bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab besar.
Tanggung jawab untuk bekerja lebih keras, melayani dengan hati, dan memastikan bahwa setiap janji politik akan diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Nanda juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin terdahulu dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi bagi kemajuan Pesawaran.
Menurutnya, berbagai capaian di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian merupakan hasil kerja keras yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
Nanda memaparkan visi kepemimpinannya yang dikenal sebagai Pesawaran CAKEP, yaitu Terwujudnya Pesawaran Yang Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, Produktif. Visi ini dijabarkan melalui lima misi utama.
CERDAS: Optimalisasi sektor pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan generasi unggul dan sehat.
AMAN: Menciptakan kehidupan yang kondusif demi rasa nyaman dan bahagia bagi masyarakat.
KREATIF: Pemanfaatan sumber daya alam berbasis kearifan lokal serta pemberdayaan generasi milenial.
EFEKTIF: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan transparan.
PRODUKTIF: Mendorong masyarakat agar lebih produktif untuk kemandirian desa.
Nanda mengakui bahwa tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, seiring dengan isu global seperti digitalisasi dan perubahan iklim.
Meskipun demikian, ia yakin Pesawaran memiliki modal sosial yang kuat, seperti sumber daya alam, potensi pariwisata, budaya, dan semangat gotong royong masyarakat.
Lebih lanjut, Nanda menyoroti beberapa isu strategis pembangunan Pesawaran, termasuk pertumbuhan ekonomi (3,90 persen) dan tingkat kemiskinan (11,86 persen) yang masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung.
Untuk mengatasi tantangan ini, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh komponen masyarakat.
Visi Pesawaran CAKEP akan diselaraskan dengan program nasional Asta Cita Prabowo-Gibran dan Tiga Cita Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal–Jihan Nurlela, seperti program makan siang gratis, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan infrastruktur.
Di akhir pidatonya, Nanda mengajak seluruh elemen masyarakat, dari DPRD hingga insan pers, untuk bersatu dan meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Keberhasilan membangun Pesawaran tidak mungkin dilakukan hanya oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dibutuhkan kerja sama erat,” ujar Nanda.
Ketua DPRD Pesawaran, Rico Julian, ikut menyambut pelantikan itu dengan nada waspada.
Ia menegaskan DPRD akan mengambil peran sebagai pengawas utama, terutama pada seratus hari pertama pemerintahan.
“Harapan kita, Bu Nanda dan Pak Anton mampu segera mewujudkan janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Jalan rusak, pelayanan publik, dan peningkatan PAD harus jadi prioritas. Kami di DPRD akan mengawal,” kata Rico seusai pelantikan.
Ia juga menyinggung perlunya sinergi lintas pemerintahan.
“Program pusat, provinsi, sampai daerah harus linear. Soal jalan itu isu luar biasa, jangan sampai jadi alasan klasik setiap tahun. Kami optimis, asal dijalankan serius, programnya bisa terasa langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Rico menekankan, DPRD tak hanya akan mengawasi, tapi juga siap bersinergi dengan eksekutif.
“Kuncinya satu, kerja nyata. Dan kami minta kawan-kawan media juga ikut mengawal. Biar sama-sama kita pastikan Pesawaran tidak lagi terjebak pada janji-janji,” ucapnya.
Namun bagi warga seperti Abdul, janji baru hanya akan berarti bila tak mengulang luka lama.
“Banyak warga miskin berharap pelayanan gratis, tanpa dipersulit di negeri sendiri,” ucapnya lirih.
Di Pesawaran, pelantikan bupati bukan sekadar seremoni.
Ia adalah ujian apakah kepemimpinan baru sekadar perpanjangan dinasti, atau awal dari perubahan yang benar-benar menyentuh warga.
Akademisi Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara, menilai pelantikan Nanda–Anton merupakan hasil dari mekanisme demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dalam Pilkada Pesawaran.
Karena itu, menurut dia, amanat rakyat harus diterjemahkan dalam program konkret.
“Dalam merealisasikan janji politiknya, Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran perlu memperhatikan penguatan birokrasi, strategi pendanaan, serta membangun kerja sama lintas sektoral,” ujar Bendi, Kamis (28/8/2025).
Bendi menambahkan, hasil Pilkada kali ini menjadi babak baru setelah proses panjang kontestasi politik.
Ia mendorong agar kepala daerah terpilih mampu melakukan rekonsiliasi di tengah masyarakat.
“Rekonsiliasi sangat penting. Kepala daerah harus merangkul semua pihak tanpa melihat perbedaan pilihan politik, agar pemerintahan ke depan berjalan inklusif,” katanya.
Selain itu, Bendi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja penyelenggara Pemilu yang dinilai profesional dan berintegritas, meski pelaksanaan Pilkada diwarnai dinamika hingga pemungutan suara ulang (PSU).
Ia menekankan, masyarakat kini menunggu langkah strategis serta peta jalan pembangunan yang akan ditempuh Nanda–Anton.
Partisipasi rakyat juga penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Roadmap pembangunan harus jelas dan terukur. Masyarakat perlu mengambil peran lebih partisipatif agar kebijakan benar-benar berimplikasi pada kesejahteraan rakyat Pesawaran,” ujar Dosen FISIP Unila tersebut.
Hal senanda datang dari Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik Benny N.A Puspanegara mengatakan, suka tidak suka, masyarakat Pesawaran kini telah resmi memiliki pemimpin baru.
Ia berharap warga yang sebelumnya terbelah akibat tensi politik pilkada bisa kembali bersatu dan memberi kesempatan kepada pasangan Nanda–Anton untuk segera bekerja.
“Rakyat harus mendukung, tapi juga kritis. Jangan hanya jadi penonton. Kalau rakyat diam, kekuasaan bisa semena-mena,” ujar Benny, Kamis, (28/8/2025).
Benny menilai tantangan Nanda–Anton tidak ringan.
Persoalan infrastruktur desa dan jalan kabupaten, layanan kesehatan, hingga kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Apalagi, kata dia, pemerintahan sebelumnya yang dipimpin suami Nanda banyak menuai kritik dan dianggap gagal.
“Tugas berat pemimpin baru adalah mencicil hutang-hutang kepemimpinan lama. Mereka harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan tidak bisa lagi memakai gaya lama,” kata Benny.
Ia juga mengingatkan agar Nanda tidak terjebak bayang-bayang suaminya.
“Kalau sampai Nanda hanya jadi boneka, masyarakat jangan diam. Harus berani speak up dan bergerak menagih janji kampanye,” tegasnya.
Benny mengutip pesan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto yang pernah mengingatkan agar rakyat tidak pasif.
“Kalau progres pemerintah lamban, apalagi memakai pola lama, tudingan lahirnya dinasti politik baru bukan sekadar isapan jempol,” katanya.
Meski demikian, ia menilai publik tetap perlu memberi waktu seratus hari pertama untuk melihat langkah cepat Nanda–Anton.
“Sekarang beri mereka kesempatan. Lihat bagaimana kinerjanya, apakah benar-benar menjalankan janji politik atau hanya mengulang kegagalan sebelumnya,” pungkas Benny.
