Onetime.id – Polemik dugaan eksploitasi air tanpa izin oleh PDAM Limau Kunci terus bergulir. Pernyataan Direktur Utama PDAM, Dona Soreny Moza, yang menyebut kasus ini sebagai “persoalan nasional”, menuai kritik keras dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERMASI).
Founder GERMASI, Ridwan Maulana, menilai pernyataan Dona sebagai bentuk pengalihan isu dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran hukum.
Ia menyebut pengambilan air dari kawasan hutan tanpa izin sebagai tindakan yang berpotensi merugikan negara.
“Jangan berlindung di balik kalimat ‘kami hanya pengelola’. Faktanya, air diambil dari kawasan hutan tanpa izin resmi. Ini bukan soal administrasi semata, tapi potensi kerugian negara dan indikasi penyalahgunaan wewenang,” kata Ridwan, Jum’at (20/6/2025).
Ia juga menyoroti pernyataan Dirut PDAM yang menyebut akan mengalihkan “kemarahan konsumen ke GERMASI” sebagai bentuk intimidasi terselubung.
“Itu pernyataan yang tidak etis dan berbahaya. Seolah-olah GERMASI yang menyebabkan air mati, padahal yang menyedot air tanpa izin adalah PDAM. Ini bisa memicu konflik horizontal,” ujarnya.
GERMASI menolak dalih bahwa PDAM tak bertanggung jawab jika pasokan air terganggu akibat penertiban.
Ridwan mempertanyakan keputusan untuk tetap mengambil air meski mengetahui izin belum lengkap.
“Kalau tahu melanggar hukum, kenapa diteruskan? Ini menunjukkan ada kesengajaan. Risiko sosial dan hukum diabaikan,” tambahnya.
GERMASI juga meminta Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat tidak terjebak dalam narasi bahwa BUMD kebal hukum karena statusnya sebagai milik daerah.
“Ini modus lama. Menyembunyikan pelanggaran di balik status BUMD. Negara ini negara hukum, bukan negara kepentingan,” tegas Ridwan.
Ia menegaskan bahwa GERMASI akan terus mengawal laporan ini dan menantang Dirut PDAM Limau Kunci untuk membuka dokumen perizinan eksploitasi air secara transparan.
“Kalau merasa benar, ayo buka data di ruang publik. Jangan bersembunyi di balik pesan WhatsApp. Kami tidak takut dijadikan kambing hitam,” tandasnya.
