Onetime.id – Pemerhati kebijakan hukum dan pelayanan publik, Benny N.A. Puspanegara, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk menuntaskan penindakan tambang ilegal dengan memeriksa seluruh pejabat yang diduga terlibat, termasuk Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Pernyataan ini disampaikan Benny menanggapi langkah Polda Lampung yang baru-baru ini menutup sejumlah aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Ia menilai, tindakan hukum tidak boleh berhenti di penutupan tambang semata, tetapi harus menyasar para aktor yang memungkinkan kegiatan ilegal itu berlangsung.
“Apa kerja pejabat selama ini? Terlihat seperti makan gaji buta. Jika ada bukti persekongkolan antara pemilik tambang dan pejabat, segera sikat dan ekspos ke publik,” kata Benny kepada media onetime.id pada Rabu, (14/5/2025).
Menurutnya, mustahil pejabat di daerah tidak mengetahui aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayah otoritas mereka.
“Bohong besar kalau bilang tidak tahu. Jangan terus membodohi publik dengan dalih-dalih tak masuk akal. Itu hanya upaya cari selamat,” ujarnya.
Sebagai putra asli Lampung, Benny mengaku miris melihat dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, termasuk banjir yang menelan korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menilai hal itu merupakan dampak langsung dari eksploitasi alam secara serampangan.
Di sisi lain, Benny menyindir gaya hidup pejabat di tengah penderitaan masyarakat.
“Sementara rakyat terdampak banjir, ‘sang pemimpin’ malah wara-wiri naik mobil dinas mewah Toyota Land Cruiser BE 1 A, dikawal ajudan dan kendaraan lampu strobo menyilaukan. Gaya kepemimpinan semacam ini tidak sesuai dengan visi Presiden Prabowo,” tegasnya.
Benny meminta Polda Lampung di bawah kepemimpinan Irjen Helmy Santika serius menuntaskan perkara ini.
Ia menyebut, dengan ditabuhnya “gong” penertiban tambang ilegal, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan hingga ke akar.
“Jika Polda sebagai institusi penegak hukum dengan kewenangan dan regulasi yang kuat tidak serius, kepada siapa lagi masyarakat berharap? Ini momentum untuk memperbaiki rapor merah yang sempat diberikan Badko HMI Sumbagsel beberapa waktu lalu,” pungkasnya.
