Onetime.Id, Bandar Lampung –Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan komitmen serius Pemerintah Kota dalam menuntaskan persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di ibu kota Provinsi Lampung.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif penanganan banjir di Bandar Lampung. Rektor IIB Darmajaya turut hadir sebagai tuan rumah.
FGD tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, camat, lurah, hingga komunitas peduli lingkungan dan mahasiswa. Forum ini menjadi wadah untuk merumuskan peta jalan (roadmap) penanganan banjir secara komprehensif dan terintegrasi.
Pembahasan mencakup sejumlah isu strategis, di antaranya normalisasi sungai, pembenahan drainase perkotaan, penguatan daerah resapan air, penataan ruang, hingga penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat.
Forum ini juga menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mitigasi banjir.
Dalam pemaparannya, Eva Dwiana menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi geografis Bandar Lampung menjadi tantangan tersendiri. Tercatat, terdapat enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah kota.
Namun, sebagian aliran tersebut mengalami penyempitan akibat keberadaan bangunan liar.
“Banyak bangunan berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Ini yang membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” jelasnya.
Meski demikian, penertiban bangunan di atas sungai, kata Eva, akan dilakukan dengan pendekatan persuasif guna menghindari konflik sosial.
“Kita harus manusiawi. Tapi kalau ini tidak ditangani, Bandar Lampung bisa terus tenggelam saat hujan deras,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Maka harus ada kerja bersama dari hulu sampai hilir,” katanya.
Di akhir kegiatan, Eva Dwiana mengapresiasi dukungan berbagai pihak, khususnya akademisi dan organisasi lingkungan, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan roadmap penanganan banjir.
Ia berharap forum ini mampu melahirkan langkah konkret dan terintegrasi agar ke depan Bandar Lampung dapat terbebas dari banjir.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.
