Onetime. Id – Ratusan petani singkong dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025), menuntut intervensi pemerintah atas rendahnya harga singkong yang dinilai tak sebanding dengan biaya produksi.
Aksi ini berlangsung tegang hingga Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turun langsung menemui massa.
Aksi sempat diwarnai penolakan terhadap ajakan dialog dari Gubernur.
Para pendemo bersikeras agar tuntutan mereka dipenuhi di tempat, tanpa harus melakukan pertemuan tertutup.
“Saya siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib,” ujar Gubernur Mirza dari lokasi aksi.
Ketegangan meningkat saat sekelompok orang tak dikenal memicu kericuhan dengan melempar batu ke arah aparat keamanan.
Polisi yang berjaga terpaksa membentuk barikade demi mencegah eskalasi dan menjaga ketertiban umum.
Setelah melalui negosiasi, sebagian perwakilan massa akhirnya bersedia berdialog di Balai Keratun, kantor Gubernur Lampung. Pemerintah Provinsi mengimbau semua pihak agar tak terprovokasi dan tetap menjaga suasana kondusif.
Komitmen Gubernur: “Saya Setengah Mati Perjuangkan Petani”
Dalam pernyataan usai pertemuan, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya dalam membela petani. Ia menyebut berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah provinsi selama masa kepemimpinannya.
“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” tegasnya.
Ia mencontohkan upaya pemulangan lebih dari 23 ribu ijazah siswa mayoritas anak petani yang tertahan karena tunggakan pendidikan, dengan nominal mencapai Rp3–6 juta per anak.
Mirza juga mengungkap perjuangannya menambah kuota serapan gabah oleh Bulog.
“Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa terserap hasil panennya, apalagi saat pengusaha enggan membeli dengan harga Rp6.500/kg,” ujarnya.
Ia turut menyinggung program pemutihan tunggakan untuk sekitar 2 juta warga, termasuk petani, meski sebagian kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Soal Harga Singkong: “Harus Adil, Bukan Dipaksakan”
Terkait tuntutan harga singkong, Mirza menekankan pentingnya pembentukan harga yang adil dan rasional, bukan sepihak.
“Harga harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau dipaksakan, itu dzalim,” katanya.
Ia juga menyayangkan penolakan sebagian demonstran terhadap ruang dialog yang dibuka pemerintah.
“Ini bukan pertama kali ruang diskusi kita buka. Kenapa hari ini tidak mau diajak bicara?,” ujarnya.
Gubernur juga mengindikasikan adanya pihak luar yang mencoba menunggangi aksi untuk kepentingan lain.
Ia menegaskan bahwa aksi anarkis justru akan merugikan petani sendiri. “Kalau pabrik tutup, siapa yang akan beli singkong petani? Maka semua harus dijalankan dengan seimbang,” tutupnya.
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat demi menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.
