Onetime.id – Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila), Bendi Juantara, menyoroti tiga faktor penting dalam dinamika Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, faktor pertama yang harus diperhatikan adalah pemahaman penyelenggara pemilu terhadap amar putusan MK secara detail.
Ia menekankan pentingnya supervisi langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU RI agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan PSU di Pesawaran.
“KPU Pesawaran harus benar-benar mencermati isi putusan MK agar tidak terjadi interpretasi yang keliru. Hal ini penting agar PSU berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bendi, Jumat (14/3/2025).
Faktor kedua yang disoroti adalah pentingnya mitigasi konflik dalam pelaksanaan PSU.
Menurutnya, KPU Pesawaran perlu proaktif dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan koalisi partai pengusung terkait pengganti Aries Sandi.
“Penyelenggara pemilu harus tegas dalam mengambil kebijakan dengan dasar keputusan yang kuat. Jika kebijakan yang diambil bersifat bias, hal ini justru bisa memicu gugatan baru dan berimplikasi pada stabilitas politik di Pesawaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bendi juga menyoroti faktor ketiga, yakni dinamika politik yang terjadi dalam pencalonan ulang.
Ia menilai majunya pasangan Supriyanto-Suriansyah dengan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar, serta meninggalkan Partai Demokrat, bukan sekadar pergeseran politik biasa.
“Fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam membangun kepercayaan di dalam koalisi. Seharusnya, pembatalan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas partai pengusung dan simpatisan, terutama mengingat mayoritas pemilih di Pilkada sebelumnya mendukung pasangan Aries Sandi-Supriyanto,” pungkasnya.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, Bendi berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga stabilitas politik dan kelancaran PSU demi kepentingan masyarakat Pesawaran.
