Upaya Dendi Ramadhona Melawan Vonis Kandas, 13 Tahun Penjara Menanti

Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona usai menjalani sidang perdana dugaan kasus SPAM Pesawaran. Foto: Wildanhanafi/onetime.id.

Onetime.id, Bandar Lampung –  Upaya hukum kasasi yang ditempuh mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, kandas di Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Agung menolak kasasi Dendi Ramadhona sehingga hukuman 13 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang tetap berlaku.

Putusan tersebut menjadi babak penting dalam perjalanan perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 yang turut menyeret perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebelumnya, Dendi Ramadhona dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (22/7/2026).

Namun, hukuman tersebut bertambah lima tahun setelah majelis hakim PT Tanjungkarang mengabulkan upaya banding dan memperberat vonis menjadi 13 tahun penjara pada Senin (31/8/2026).

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan subsidair 180 hari penjara.

Tak hanya itu, Dendi juga dibebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp24.148.202.895.

Jumlah tersebut diperhitungkan dengan uang titipan yang sebelumnya telah disetorkan sebesar Rp3 miliar.

Dengan demikian, kewajiban uang pengganti yang masih harus dibayarkan mencapai Rp21.148.202.895.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda milik Dendi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, terdapat konsekuensi pidana pengganti selama enam tahun penjara sesuai amar putusan banding.

Hukuman Lebih Berat dari Vonis Pengadilan Pertama

Perubahan hukuman Dendi dari 8 tahun menjadi 13 tahun penjara menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara tersebut.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Tipikor PN Tanjungkarang menyatakan Dendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menerima gratifikasi, serta melakukan tindak pidana pencucian uang.

Putusan tingkat pertama juga menjatuhkan denda Rp750 juta dan uang pengganti Rp21,6 miliar, yang diperhitungkan dengan uang titipan Rp3 miliar.

Sementara itu, dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya meminta Dendi dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, denda Rp750 juta, serta uang pengganti sekitar Rp31,99 miliar.

Namun, majelis hakim tingkat banding justru menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan tuntutan pidana penjara jaksa.

Kasasi Tak Mengubah Hukuman

Setelah menerima putusan banding, pihak penasihat hukum Dendi Ramadhona menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Penasihat hukum Dendi, Sopian Sitepu, sebelumnya membenarkan pengajuan kasasi tersebut.

Pihaknya berharap majelis hakim MA memberikan keringanan hukuman terhadap kliennya.

Dengan ditolaknya kasasi sebagaimana diberitakan sebelumnya, hukuman 13 tahun penjara yang dijatuhkan PT Tanjungkarang tetap dipertahankan.

Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya hukum yang ditempuh Dendi tidak mengubah beratnya hukuman yang telah dijatuhkan pada tingkat banding.

Perkara tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur air minum, hingga pertanggungjawaban pejabat publik terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, selain menjalani hukuman badan, Dendi juga menghadapi kewajiban finansial berupa pembayaran denda dan uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *