Ria Kori Desak Aparat Usut Dugaan Fee Proyek 20 Persen di Lampung Utara

Anggota DPRD Lampung Utara sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ria Kori, SH.

Onetime.id, Lampung Utara – Dugaan pengondisian proyek dan permintaan setoran atau fee sebesar 20 persen di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Isu tersebut tidak hanya ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial.

Sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa juga menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik tersebut.

Anggota DPRD Lampung Utara sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ria Kori, SH, meminta polemik itu segera ditangani secara serius.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ria menilai, pemerintah eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Terlebih, anggaran proyek yang dipersoalkan bersumber dari uang rakyat.

“Persoalan ini sudah menjadi perhatian publik. Bahkan, mahasiswa sudah turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Seharusnya eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum segera menyikapinya agar tidak berlarut-larut,” kata Ria kepada wartawan pada Selasa, (18/11/2026).

Ia mengingatkan, Lampung Utara sedang berupaya memperbaiki kondisi pembangunan dan tata kelola keuangan daerah.

Namun, dalam dua tahun terakhir, berbagai persoalan justru terus bermunculan.

Kondisi itu, menurut Ria, semakin perlu menjadi perhatian karena pemerintah daerah kembali melakukan pinjaman kepada PT MSI sebesar Rp140 miliar untuk membiayai pembangunan.

Pinjaman tersebut akan menjadi beban APBD selama lima tahun ke depan.

“Jangan sampai di tengah upaya memperbaiki daerah, justru muncul persoalan yang terus berulang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang daerah dikelola dan bagaimana proyek-proyek pembangunan dilaksanakan,” ujarnya.

Ria juga menyoroti dugaan pengondisian pemenang proyek di dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.

Ia mengingatkan agar proses pengadaan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, sementara pemenang pekerjaan diduga telah ditentukan sebelum tahapan lelang berlangsung.

Menurut dia, seluruh paket pekerjaan harus melalui mekanisme pengadaan yang transparan, kompetitif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai proses lelang hanya menjadi formalitas, sementara pemenangnya sudah dikondisikan oleh oknum tertentu. Kalau benar terjadi, ini persoalan serius yang harus diusut,” katanya.

Ia juga menyinggung informasi mengenai sejumlah pekerjaan yang diduga telah dilaksanakan sebelum proses lelang atau penunjukan langsung selesai di bagian pengadaan barang dan jasa.

“Kalau benar ada pekerjaan yang sudah berjalan ketika proses lelang masih berlangsung, ini sangat serius. Aparat penegak hukum harus memeriksa kebenaran informasi tersebut,” ujar Ria.

Mahasiswa Soroti Dugaan Fee dan Proyek Gagal Lelang

Desakan pengusutan juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung Utara.

Organisasi mahasiswa tersebut sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan pengondisian proyek dan fee 20 persen di Dinas Perkim serta SDABMBK.

Mereka juga menyoroti 24 paket proyek yang disebut gagal lelang pada 2025.

Persoalan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Bagi mahasiswa, predikat WTP tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan proyek.

Sebab, opini atas laporan keuangan dan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan merupakan dua persoalan yang perlu diperiksa melalui mekanisme berbeda.

Dalam materi aksi yang disampaikan, mahasiswa meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara serius, transparan, dan tidak tebang pilih.

Mereka juga menilai dugaan praktik fee proyek berpotensi merugikan kontraktor yang mengikuti proses pengadaan secara profesional.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan. Kasihan kontraktor jika harus menanggung beban akibat dugaan pengondisian dan fee proyek oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok,” demikian seruan massa aksi.

Ria Sebut Seluruh Paket Proyek Telah Memiliki Pemenang

Di sisi lain, Ria mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada sejumlah pejabat terkait mengenai proses pengadaan proyek di kedua dinas tersebut.

Ia menyebut telah mengonfirmasi persoalan itu kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim, Dirga, serta Kepala Dinas SDABMBK sebelumnya, Kadasyah, yang kini menjabat Asisten II Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Menurut keterangan yang diterimanya, seluruh paket pekerjaan di kedua dinas tersebut telah selesai dilelang dan masing-masing sudah memiliki pemenang.

“Saya sudah mempertanyakan langsung kepada Plt Kadis Perkim, Dirga, maupun Kadis SDABMBK sebelumnya, Kadasyah. Keterangan yang saya terima, seluruh paket proyek sudah habis dilelang dan pemilik atau pemenangnya sudah jelas,” kata Ria.

Namun, informasi tersebut belum dengan sendirinya menjawab substansi dugaan pengondisian dan permintaan fee yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan, proses penentuan pemenang, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

Hingga persoalan ini mencuat, dugaan pengondisian dan fee proyek tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan pihak berwenang.

Pemerintah daerah dan kedua dinas terkait juga perlu memberikan penjelasan terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan di Lampung Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *