Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (27/01/2026).
Kegiatan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi agar dampaknya tak membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa inflasi yang tidak terjaga dapat berdampak luas pada biaya hidup masyarakat, termasuk daya beli rumah tangga miskin yang selama ini sangat sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.
Kondisi ini diperkuat oleh data terkini yang menunjukkan inflasi nasional Desember 2025 sebesar 2,92 persen secara tahunan, mendekati batas psikologis 3 persen.
Kondisi harga yang meningkat, terutama pada komoditas makanan, transportasi dan emas, jika tidak dikendalikan, berpotensi memperlambat momentum pengurangan kemiskinan yang tengah berjalan di sejumlah daerah termasuk Lampung.
Meski demikian, Provinsi Lampung sejauh ini masih mencatat tren positif dalam bidang kesejahteraan ekonomi.
Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen, turun dari 10,62 persen pada September 2024 dan 10,69 persen pada Maret 2024.
Penurunan tersebut mencerminkan sekitar 52,28 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam enam bulan terakhir.
Jumlah penduduk miskin di Lampung kini tercatat sekitar 887,02 ribu jiwa, angka terendah dalam 15 tahun terakhir dan termasuk laju penurunan tercepat kedua secara nasional.
Komentar Bani menegaskan, inflasi yang terkendali penting untuk mempertahankan laju perlindungan sosial ini.
“Kalau inflasi sampai menyentuh angka psikologis 3 persen ke atas, dampaknya akan mulai terasa lebih berat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih bergantung pada pengeluaran harian,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas kekhawatiran bahwa tekanan harga bisa memengaruhi laju penurunan kemiskinan yang sudah menunjukkan perbaikan.
Ia menambahkan, stok bahan pokok di Lampung saat ini relatif aman, meski terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai pergerakan harganya seperti cabai, bawang, dan telur ayam.
Harga telur ayam ras yang mencapai Rp30.000 per kilogram di sejumlah pasar masih dinilai fluktuatif namun belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut Bani, perbedaan harga ini dipengaruhi oleh biaya distribusi dan kondisi pasar lokal yang berbeda di tiap kabupaten/kota.
Para ekonom daerah melihat penurunan angka kemiskinan ini sebagai hasil dari upaya koordinasi berbagai program pembangunan dan kemitraan antara pemerintah daerah, pusat, serta para pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan sosial.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan tren penurunan kemiskinan tidak tergerus oleh tekanan inflasi yang berkelanjutan dan gejolak harga komoditas pokok.
