Onetime.id, Bandar Lampung – Angka pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi kerap menjadi indikator keberhasilan pembangunan.
Namun, di balik statistik tersebut, ada realitas kehidupan masyarakat bawah yang tidak selalu tercermin dalam laporan resmi pemerintah.
Pers dituntut tidak sekadar mengutip angka, tetapi menguji siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang justru tertinggal.
Pesan itu disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung, Aprohan Saputra, M.Pd., saat menjadi pemateri Seminar Nasional Gema Jurnalistik 2026 di Student Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) pada Rabu, (4/11/2026).
Di hadapan sekitar 200 peserta, Aprohan mengingatkan mahasiswa dan jurnalis pers mahasiswa agar tidak menelan mentah-mentah siaran pers maupun statistik resmi.
Data, menurut dia, harus menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi, bukan sekadar bahan untuk mengulang narasi pemerintah.
“Angka adalah pintu masuk pemberitaan, bukan akhir dari penyelidikan jurnalistik,” kata Aprohan.
Ia menilai, pemberitaan ekonomi selama ini berisiko terjebak pada angka pertumbuhan, nilai investasi, dan besaran anggaran.
Padahal, substansi pembangunan justru terletak pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan secara merata.
Karena itu, jurnalis perlu menguji apakah investasi membuka lapangan pekerjaan, apakah anggaran publik meningkatkan kualitas layanan, dan apakah kebijakan ekonomi memberikan akses yang adil bagi masyarakat kecil.
“Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Di sinilah pers bertugas mengawasi dampak kebijakan agar tercipta pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Aprohan kemudian menguraikan empat prinsip utama inclusive growth atau pertumbuhan inklusif, yakni kesempatan, pemerataan, akses, dan keberlanjutan.
Ia juga mendorong jurnalis muda menguasai jurnalisme data.
Indikator ekonomi yang kerap disajikan dalam bentuk angka dan tabel harus mampu diterjemahkan menjadi laporan yang dekat dengan kehidupan manusia.
Menurut dia, jurnalisme ekonomi tidak cukup hanya menjelaskan berapa besar pertumbuhan atau investasi, tetapi juga perlu menghadirkan cerita tentang pekerja, petani, pelaku usaha kecil, dan kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan.
Di tengah perkembangan era digital 5.0, Aprohan turut mengingatkan penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam kerja jurnalistik.
Kemudahan teknologi, kata dia, tidak boleh menggeser prinsip verifikasi, independensi, dan tanggung jawab pers.
Sementara itu, Pemimpin Umum UKPM-F Pilar Ekonomi FEB Unila, Andri Bagas Irawan, mengatakan Seminar Nasional Gema Jurnalistik 2026 menjadi ruang untuk memperkuat peran jurnalis muda dan pers mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Menurut dia, pers mahasiswa tidak semestinya hanya menjadi pencatat aktivitas ekonomi, tetapi harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis.
“Pers harus hadir sebagai pengawal kebijakan publik yang kritis demi memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar berjalan secara inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Andri.
Ketua Pelaksana kegiatan, Dwi Marissa Erlina Permata Syahputri, mengatakan seminar tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, delegasi pers mahasiswa, siswa SMA/SMK, hingga masyarakat umum.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan sekaligus kepekaan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
