Onetime.id, Bandar Lampung – Di awal masa jabatan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela membawa narasi optimisme.
Pertumbuhan ekonomi disebut membaik, kemiskinan diklaim menurun, dan indikator makro dipresentasikan sebagai tanda arah pembangunan yang benar.
Namun, di balik angka-angka itu, muncul pertanyaan mendasar apakah ekonomi Lampung sungguh berubah, atau hanya tampak lebih baik di atas kertas?
Tulisan ini berangkat dari data resmi yang sama, untuk menguji sejauh mana klaim tersebut berkelindan dengan realitas sosial warga.
Pertumbuhan Naik, Tapi Belum Berubah Arah
Sepanjang 2025, ekonomi Lampung tumbuh di kisaran 5 persen. Angka ini kerap dipromosikan sebagai capaian positif.
Namun, pertumbuhan tersebut belum dapat disebut sebagai lompatan struktural.
Lampung sejatinya sudah berada dalam fase pemulihan pascapandemi sebelum kepemimpinan saat ini berjalan.
Karena itu, kenaikan ini lebih tepat dibaca sebagai kelanjutan tren nasional, bukan hasil terobosan kebijakan daerah yang signifikan.
Secara posisi, Lampung tetap berada di papan tengah, baik di Sumatra maupun nasional. Ia tumbuh, tetapi belum melompat.
Pengangguran: Indikator yang Sulit Dibantah
Jika pertumbuhan berkualitas, penyerapan tenaga kerja biasanya ikut membaik. Namun tingkat pengangguran terbuka di Lampung belum menunjukkan penurunan berarti.
Di titik ini, pertumbuhan kehilangan daya jangkaunya. Kaum muda, lulusan baru, dan pekerja informal masih berhadapan dengan kesulitan yang sama pekerjaan layak dengan upah memadai. Pertumbuhan ada, tetapi tidak cukup “menggigit”.
Kemiskinan Turun, Kerentanan Bertahan
Penurunan angka kemiskinan patut dicatat. Namun pembacaan yang lebih hati-hati menunjukkan peran faktor eksternal, seperti bantuan sosial pusat, pergerakan harga komoditas, dan stabilisasi inflasi nasional.
Di sejumlah wilayah pedesaan, perbaikan statistik belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas layanan dasar seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan mungkin turun dalam angka, tetapi kerentanan ekonomi masih terasa.
Struktur Lama yang Belum Beranjak
Ekonomi Lampung masih ditopang konsumsi rumah tangga dan penjualan komoditas mentah.
Wacana hilirisasi sudah sering terdengar, tetapi implementasinya belum tampak dalam skala yang mengubah struktur.
Belum terlihat kawasan industri berbasis pertanian yang kuat, ekosistem UMKM yang terhubung pasar besar, atau investasi padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.
Selama nilai tambah tak dibangun di dalam daerah, ekonomi akan tetap rapuh.
Infrastruktur dan Biaya Logistik
Di luar pusat kota, jalan rusak masih menjadi keluhan. Biaya logistik tinggi, distribusi hasil pertanian lambat, dan daya saing produk lokal melemah.
Tanpa perbaikan infrastruktur ekonomi yang merata, pertumbuhan akan lebih sering tercatat di laporan daripada terasa di pasar rakyat.
Birokrasi dan Kepercayaan Publik
Pengunduran diri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov dalam waktu singkat memunculkan tanda tanya. Stabilitas birokrasi adalah prasyarat kebijakan berjalan efektif.
Minimnya penjelasan terbuka berisiko mengikis kepercayaan publik dan membuat agenda reformasi birokrasi tampak sebagai jargon.
Penutup: Angka Stabil, Rasa Belum Tentu
Pemerintah daerah berhasil menjaga stabilitas indikator makro. Namun stabilitas belum tentu identik dengan transformasi.
Pertanyaan yang tersisa sederhana: apakah hidup warga terasa lebih ringan dibanding setahun lalu?
Jika jawabannya belum tegas, maka pekerjaan rumahnya bukan pada cara menyajikan angka, melainkan pada cara membenahi struktur ketimpangan wilayah, penciptaan kerja, kesehatan birokrasi, dan arah pembangunan yang lebih membumi.
Lampung tidak hanya membutuhkan laporan yang baik, tetapi kebijakan yang terasa. Di titik itu, kepemimpinan daerah sedang diuji oleh realitas, bukan oleh retorika.
Penulis adalah Ketua Bidang Kerja Sama Bisnis dan Pengembangan Jaringan Himpunan Pengusaha KAHMI Lampung Ade Permana Kurniawan
