Onetime.id, Bandar Lampung – Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah, disertai insiden penjarahan, dinilai sebagai peringatan keras bagi partai politik untuk bercermin.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansyah, menegaskan akar persoalan ini bermula dari lemahnya filterisasi partai dalam menghadirkan calon legislatif maupun eksekutif yang benar-benar layak.
“Komunikasi politik dan tingkah laku para pejabat publik ada yang salah. Itu harus diperbaiki agar masyarakat tidak menyimpan bara api, yang bisa membakar siapa pun dan merugikan bangsa,” kata Candrawansyah, Selasa, (2/8/2025).
Ia menekankan, komunikasi politik seharusnya persuasif dan etis. Tanpa itu, jarak antara rakyat dan wakilnya hanya akan semakin melebar.
“Etika politik harus diutamakan agar tidak terjadi chaos ketika DPR dikritik rakyat,” ujarnya.
Kritik Candrawansyah makin relevan melihat fenomena terbaru di DPRD Lampung.
Pada rapat paripurna membahas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa, 11 Agustus 2025, anggota Fraksi PAN Yusirwan tertangkap kamera tertidur saat sidang berlangsung.
Berdasarkan pantauan awak media, Yusirwan mulai terlelap ketika Fraksi Gerindra membacakan pandangannya melalui juru bicara Fauzi Heri.
Ia bersandar di kursi dengan mata terpejam beberapa menit, sementara rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar itu hanya dihadiri 24 dari total 85 anggota dewan.
Setelah Gerindra, pembacaan dilanjutkan oleh Fraksi PDIP Lampung lewat Aribun Sayunis.
Agenda rapat membahas evaluasi anggaran daerah 2025, termasuk penyesuaian belanja dan proyeksi pendapatan, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Fenomena kursi kosong dan anggota tertidur bukan pertama kali terjadi di Gedung DPRD Lampung.
Publik kerap menilai kondisi ini sebagai cermin rendahnya disiplin dan etos kerja wakil rakyat, terutama ketika membahas agenda krusial seperti APBD.
Candrawansyah mengingatkan, perilaku seperti itu justru bisa menjadi titik awal kemarahan masyarakat.
“Kalau dibiarkan, hal-hal kecil ini bisa jadi benih demonstrasi berikutnya,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya partai politik melakukan penyaringan lebih ketat terhadap calon wakil rakyat. Popularitas semata, menurutnya, tak cukup.
“Lampung juga tak terkecuali. Yang dibutuhkan adalah sosok yang layak, mampu, dan berorientasi membangun daerah dan bangsa. Tanpa muhasabah, kepercayaan rakyat akan makin terkikis,” ucapnya.
Di satu sisi, rakyat menanggung beban harga dan sulitnya akses pekerjaan.
Di sisi lain, gedung dewan justru menyuguhkan kursi kosong dan anggota yang terlelap. Jarak inilah yang bisa memantik api protes, jika elite politik tak kunjung berbenah.
