Onetime.id, Bandar Lampung – Elvira Umihanni resmi menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTH) Provinsi Lampung.
Bagi Elvira, jabatan ini bukan sekadar promosi birokrasi, tapi amanah untuk memajukan sektor pertanian yang selama ini disebut-sebut sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Alhamdulillah hari ini saya dilantik. Amanah ini akan saya jalankan sebaik mungkin,” ujar Elvira kepada onetime.id, usai prosesi pelantikan pada Rabu, (5/8/2025).
Ia menambahkan, sebelumnya telah mengikuti uji kompetensi sebelum akhirnya dipilih untuk menduduki jabatan strategis itu.
Elvira bukan nama asing di kalangan birokrasi pertanian.
Selain pernah menempati sejumlah posisi teknis, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Pertanian Universitas Lampung (Ikaperta Unila).
Kombinasi birokrat dan aktivis alumni ini ia yakini akan menjadi modal untuk menakhodai Dinas KPTH.
“Sebagai orang Lampung, dan dengan pengalaman saya, kita tentu ingin memajukan pertanian di tanah sendiri,” ujarnya.
Langkah Elvira sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menyebut, prioritas nasional adalah swasembada pangan, yang juga bersinggungan erat dengan agenda pembangunan desa dan hilirisasi sektor pertanian.
“Kita tidak bisa bicara swasembada pangan kalau kesejahteraan petani diabaikan,” katanya tegas. “Yang menanam, yang berbudidaya, itu para petani kita. Maka insentif harus diberikan.”
Ia mencontohkan, untuk budidaya padi saja, prosesnya tidak instan. Petani harus menunggu berbulan-bulan hingga masa panen.
Tanpa dukungan dan dorongan konkret, tak banyak yang mau melanjutkan usaha tanam.
“Kalau mereka diberikan insentif yang layak, mereka akan semangat menanam lagi. Ini bukan hanya soal ketahanan pangan, tapi juga keberlanjutan ekonomi petani.”
Masalah Beras Oplosan dan Uji Mutu
Dalam hari pertama menjabat, Elvira langsung menggelar pertemuan dengan jajaran eselon III Dinas KPTH.
Salah satu isu yang mencuat adalah soal peredaran beras oplosan.
Ia memastikan, persoalan ini sudah ditangani Satgas Pangan, namun langkah preventif tetap dibutuhkan.
“Tinggal bagaimana ke depan kita aktifkan pengujian terhadap beras,” ujarnya. “Peralatannya sudah cukup, hanya saja masih terkendala di alokasi anggaran SDM.”
Elvira berharap ke depan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Uji Mutu bisa bekerja lebih maksimal, sekaligus membina pelaku usaha beras agar tak mengulangi kesalahan yang merugikan konsumen.
Ia menutup pembicaraan dengan satu komitmen sederhana, namun krusial.
“Pertanian bukan hanya soal pangan. Ini soal martabat. Dan kita ingin petani berdiri tegak,” tandasnya.
