Onetime.id, Bandar Lampung –Kenaikan harga bahan baku plastik hingga 30–50 persen mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan industri kemasan.
Dampaknya, biaya produksi meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, mengatakan lonjakan harga plastik tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, khususnya nafta (naphtha) sebagai komponen utama industri petrokimia.
“Bahan baku plastik kita masih bergantung pada impor. Ketika terjadi gejolak global atau kenaikan harga energi, dampaknya langsung terasa sampai ke pelaku usaha di daerah,” ujar Fauzi kepada media Onetime.id, pada Rabu, (8/4/2026).
Menurut dia, kenaikan tersebut paling dirasakan oleh pelaku usaha makanan, pedagang kecil, hingga industri kemasan yang bergantung pada plastik sebagai sarana produksi dan distribusi.
“UMKM ini yang paling rentan. Kalau beban biaya langsung dialihkan ke konsumen, daya beli bisa turun. Tapi kalau ditahan, pelaku usaha yang tertekan,” kata dia.
Fauzi menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah antisipatif, di antaranya dengan memberikan insentif, kemudahan akses bahan baku, serta pendampingan kepada pelaku usaha terdampak.
Ia juga mendorong dinas terkait untuk memetakan sektor-sektor yang paling terdampak agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Bisa berupa bantuan distribusi, fasilitasi produksi, atau dukungan lain agar UMKM tetap bertahan di tengah tekanan biaya,” ujarnya.
Selain itu, DPRD membuka kemungkinan mendorong regulasi daerah (Perda) yang berfokus pada perlindungan UMKM.
Namun, ia menegaskan kebijakan daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan yang bersifat global.
“Ini bukan hanya persoalan lokal. Ada faktor internasional dan kebijakan nasional yang sangat mempengaruhi. Perda lebih pada perlindungan dan penguatan UMKM,” kata dia.
Dalam jangka panjang, Fauzi menilai solusi utama terletak pada penguatan industri petrokimia nasional agar tidak terus bergantung pada impor bahan baku.
“Kalau ingin stabil, industri hulunya harus diperkuat. Diversifikasi sumber impor juga perlu agar tidak tergantung pada satu kawasan,” ujarnya.
Adapun opsi peralihan ke bioplastik dinilai belum bisa menjadi solusi instan.
Selain harga yang relatif lebih mahal, kapasitas produksi dalam negeri juga masih terbatas.
“Bioplastik tetap perlu didorong, tapi secara bertahap. Harus disiapkan ekosistem industrinya, dari hulu sampai hilir,” kata dia.
Ia mengingatkan, kenaikan harga plastik berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok lainnya jika tidak segera diantisipasi.
“Kalau biaya kemasan naik, distribusi ikut naik. Ini bisa berdampak ke harga barang di masyarakat,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Lampung akan berkoordinasi dengan dinas perindustrian, koperasi, dan UMKM untuk merumuskan langkah konkret merespons kondisi tersebut.
Di tengah tekanan global, Fauzi menilai perlindungan terhadap UMKM menjadi kunci agar sektor riil tetap bertahan tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen akhir.
