Onetime.id – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengapresiasi langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kembali memperjuangkan kepentingan petani singkong dalam forum nasional.
Gubernur menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Rabu, (25/6/2025).
“Ini langkah nyata dan patut diapresiasi. Perjuangan di pusat seperti ini yang dibutuhkan petani kita,” ujar Fatikhatul dalam keterangannya, Rabu malam.
Fatikhatul yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPRD Lampung menegaskan, Fraksi PKB secara konsisten mendorong penghentian impor tepung tapioka serta penetapan harga singkong yang lebih adil bagi petani lokal.
“Sudah saatnya negara hadir secara utuh untuk petani. Kebijakan ini tidak hanya soal harga, tapi soal kedaulatan pangan dan masa depan industri nasional,” kata dia.
Ia menilai, upaya memperbaiki ekosistem pertanian singkong tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi lintas levelpemerintah pusat, daerah, dan sektor industri.
“Hanya dengan kerja bersama, pendapatan petani bisa meningkat dan ketergantungan impor bisa dikurangi,” ujarnya.
Menurutnya, dorongan untuk membatasi impor sangat strategis, terutama karena singkong merupakan bahan baku penting dalam industri pangan dan energi.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menjadikan komoditas ini sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian pangan nasional.
“Dukungan terhadap petani singkong adalah langkah konkret menuju kemandirian pangan. Mari kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Lampung Desak Pembatasan Impor
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir dalam forum RDPU bersama tujuh bupati dari kabupaten penghasil singkong di Lampung.
Dalam forum itu, ia secara tegas menyuarakan penolakan terhadap praktik impor tapioka yang dianggap memukul harga singkong lokal.
Lampung, kata Gubernur, menyumbang hampir 20 juta ton singkong dari 600 ribu hektare lahan.
Namun di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor tapioka dengan alasan defisit sekitar 1 juta ton per tahun.
“Padahal data di lapangan justru menunjukkan surplus. Pengusaha menyebut ada 1,5 hingga 2 juta ton tapioka yang tak tercatat dalam SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional),” kata Gubernur Mirza.
Ia mendesak pemerintah pusat segera menerapkan kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) atas impor tapioka.
Jika belum memungkinkan, minimal diberlakukan pengenaan pajak agar tercipta persaingan yang sehat bagi petani dan industri lokal.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyambut baik kedatangan rombongan dari Lampung.
“Ini sinyal kuat bahwa Lampung ingin menjadikan singkong sebagai komoditas strategis nasional,” ujar Bob.
