Onetime.id – Universitas Malahayati memasuki babak baru yang sarat tanda tanya dan kegelisahan.
Ahmad Farid resmi dilantik sebagai rektor versi yayasan, namun pelantikannya justru dilakukan di luar kampus tanpa kehadiran civitas akademika yang seharusnya ia pimpin.
Momen yang semestinya menjadi simbol kehormatan itu berubah menjadi seremoni yang penuh kontroversi dan penolakan moral, terutama dari kalangan mahasiswa.
Rekam jejak Ahmad Farid dinilai jauh dari membanggakan.
Di bawah pengaruhnya, kampus mengalami penurunan kualitas, disharmoni internal.
Serta kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa maupun kelangsungan proses akademik.
Alih-alih membawa harapan, pelantikan ini justru menjadi potret pemimpin yang dipaksakan naik ke atas kursi kehormatan tanpa pengakuan dari rakyatnya.
Pelantikan Farid tak ubahnya seremoni kosong. Secara moral, ia telah kehilangan kepercayaan dari unsur paling penting dalam kehidupan kampus para mahasiswanya.
Seorang pemimpin sejati memimpin dengan hati rakyatnya, bukan sekadar dengan stempel dan tanda tangan.
Hari ini, sejarah mencatat bahwa Ahmad Farid dilantik tapi bukan disambut.
Ia menduduki kursi rektortapi tidak dihormati.
Sebab seorang pemimpin yang dipaksakan, sejatinya telah gagal bahkan sebelum melangkah.
Pernyataan Resmi Universitas Malahayati:
“Universitas Malahayati menegaskan bahwa segala proses pergantian kepemimpinan harus dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan menghormati nilai-nilai akademik. Kami menolak segala bentuk pelantikan rektor yang dilakukan di luar prosedur resmi dan tanpa melibatkan unsur sivitas akademika secara sah,” ujar salah satu Civitas Akademik yang engan menyebutkan namanya pada Senin, (7/4/225).
Pelantikan yang dilakukan di luar lingkungan kampus, tanpa koordinasi dengan pihak universitas, dan tanpa kehadiran perwakilan senat akademik maupun mahasiswa, kami anggap tidak merepresentasikan semangat kolegialitas dan integritas institusi.
“Universitas Malahayati akan tetap berkomitmen menjaga stabilitas kampus, menjamin kelangsungan proses belajar mengajar, dan memastikan hak-hak mahasiswa tetap terlindungi. Kami juga berharap semua pihak mengedepankan dialog dan penyelesaian yang beradab demi masa depan dunia pendidikan,” tandasnya.
