Onetime.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah diduga mengabaikan imbauan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Alih-alih melakukan penghematan, KPU Lampung justru menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama tiga hari, 2–4 Maret 2025, di Hotel Emersia, sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung.
FGD tersebut melibatkan berbagai pihak dalam rangka menyusun laporan evaluasi Pemilu 2024.
Namun, pemilihan lokasi yang dianggap mewah ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo yang sebelumnya menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu.
Presiden menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prioritas, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Kritik dari Akademisi
Keputusan KPU Lampung menggelar FGD di hotel berbintang mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Akademisi Hukum Universitas Lampung, Muhtadi, menilai bahwa penggunaan fasilitas mewah tanpa mempertimbangkan aspek efisiensi dapat menunjukkan ketidaksesuaian dengan semangat penghematan yang diinstruksikan pemerintah pusat.
“Kita melihat fasilitas yang digunakan tanpa melihat aspek lainnya. Sangat mungkin KPU berseberangan dengan semangat efisiensi yang dikehendaki pusat. Oleh karena itu, publik perlu diberi penjelasan mengenai urgensi dan argumentasi pemilihan lokasi tersebut,” ujar Muhtadi kepada media Onetime.id Senin, (3/3/2025).
Menurutnya, penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024 seharusnya dapat dilakukan dengan metode yang lebih sederhana dan efisien.
FGD, pada dasarnya, adalah diskusi terbatas di mana semua peserta berperan sebagai narasumber.
Jika jumlah peserta terlalu besar, justru bisa mengaburkan tujuan utama diskusi.
“Pada dasarnya, penyusunan laporan evaluasi bisa dilakukan secara mandiri. Narasumber dapat menyusun laporan tertulis dari rumah masing-masing tanpa harus berkumpul dan mengeluarkan biaya besar untuk sewa tempat,” tambahnya.
Prioritas KPU Seharusnya pada PSU di Pesawaran
Muhtadi juga menyoroti bahwa di tengah dorongan efisiensi anggaran, KPU seharusnya lebih fokus pada tindak lanjut kebutuhan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran.
“Yang lebih urgen saat ini adalah KPU memastikan ketersediaan anggaran untuk PSU di Pesawaran. Setiap narasumber cukup diberikan topik dan data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan evaluasi, tanpa perlu pertemuan fisik yang membebani anggaran,” tegasnya.
Selain itu, ia membandingkan bahwa kampus-kampus negeri di Lampung saat ini justru serius menyikapi arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Penggunaan hotel untuk kegiatan akademik ditiadakan, dan belanja alat tulis kantor (ATK) pun telah diintegrasikan dalam belanja pengadaan barang/jasa.
Tuntutan Transparansi dari KPU
Di tengah kritik yang berkembang, publik menantikan transparansi dari KPU Lampung terkait alasan pemilihan lokasi FGD yang dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi.
Tanpa penjelasan yang memadai dan urgensi yang jelas, langkah ini dinilai mencederai semangat penghematan yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Apalagi, pada saat yang bersamaan, Provinsi Lampung tengah menghadapi tantangan bencana banjir di beberapa pemukiman warga.
Hal ini semakin memperkuat kritik bahwa penggunaan anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
