Tarif Tol Dinilai Tak Berpihak, Pengguna Jalan Desak Pemerintah Evaluasi di Tengah Kenaikan BBM

Ilustrasi AI kenaikan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Onetime.id, Bandar Lampung – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani masyarakat kini diperparah dengan tingginya tarif jalan tol.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari para pengguna jalan yang menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif tol yang dianggap tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat.

Sejumlah pengguna jalan menyampaikan bahwa tarif tol saat ini sudah tidak lagi sejalan dengan daya beli, terlebih di tengah meningkatnya biaya operasional kendaraan akibat kenaikan BBM.

Alih-alih menjadi solusi efisiensi waktu dan biaya, jalan tol justru dinilai menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pekerja harian yang bergantung pada mobilitas tinggi.

“BBM naik, tarif tol juga tinggi. Ini jelas memberatkan. Harusnya ada penyesuaian atau kebijakan khusus agar masyarakat tidak semakin terbebani,” ujar salah satu pengguna jalan pada Selasa, (28/4/2026).

Tak hanya itu, muncul kritik tajam terhadap pendekatan pengelolaan yang dinilai terlalu berorientasi pada tarif, namun minim inovasi.

Sejumlah pengguna menilai, jika benar pengelolaan tol murni berbasis konteks bisnis, maka manajemen seharusnya mampu menghadirkan terobosan untuk meningkatkan volume lalu lintas, bukan sekadar mengandalkan penyesuaian tarif.

“Kalau memang konteksnya bisnis, harusnya manajemen tol melakukan inovasi. Sepanjang saya melintas di ruas Tol Bakter, kondisinya relatif sepi. Ini harus jadi bahan evaluasi,” ungkap pengguna lainnya.

Desakan pun mengarah kepada pemerintah agar tidak hanya berpegang pada skema penyesuaian tarif berbasis regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif.

Transparansi dalam perhitungan tarif serta keterbukaan terhadap masukan publik dinilai menjadi kunci untuk meredam gejolak yang berkembang.

Selain itu, para pengguna jalan juga mendorong adanya skema keringanan, baik melalui subsidi, diskon tarif pada waktu tertentu, maupun penundaan kenaikan tarif hingga kondisi ekonomi lebih stabil.

Tanpa langkah tersebut, dikhawatirkan akan terjadi penurunan minat penggunaan jalan tol serta peralihan ke jalan non-tol yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan risiko keselamatan.

Pemerintah diharapkan segera merespons aspirasi ini secara konkret.

Evaluasi dan penyesuaian tarif tol di tengah kenaikan BBM bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat luas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *