Onetime.id, Bandar Lampung – Ketua DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran, Re Suprihadi, menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Sikap ini merespons penjelasan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI yang menegaskan posisi Polri dalam struktur pemerintahan.
Menurut Re, penempatan Polri langsung di bawah Presiden penting untuk menjaga efektivitas komando dan koordinasi, terutama dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi lintas sektor.
“Struktur ini menyederhanakan rantai komando dan memperkuat koordinasi kebijakan keamanan nasional,” kata Re pada Kamis, (29/1/2025).
Ia menilai, posisi tersebut juga berfungsi menjaga netralitas dan profesionalisme Polri dari tarik-menarik kepentingan politik praktis di lembaga legislatif.
Dengan demikian, Polri dapat fokus menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai penegak hukum secara independen dan objektif.
Re menambahkan, dalam konteks negara kesatuan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama keberlangsungan pemerintahan.
Karena itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan memerlukan institusi keamanan dalam negeri yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
“Ini bukan sikap politik, melainkan kepentingan bangsa agar Polri tetap solid, profesional, dan mampu melindungi masyarakat,” ujarnya.
KWRI Pesawaran berharap dukungan tersebut menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah dalam menjaga konsistensi kelembagaan Polri serta memperkuat perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan publik.
