Onetime.id, Bandar Lampung – Akademisi Universitas Lampung, Muhammad Thoha, menilai persoalan banjir di Bandar Lampung tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan tata ruang dan kebijakan lingkungan dalam jangka panjang.
“Selama sekitar 15 tahun terakhir, pemerintah kota tidak memiliki perencanaan tata ruang dan wilayah yang benar-benar berpihak kepada kelestarian lingkungan. Pembangunan berjalan, tetapi sering kali tidak disinergikan dengan karakteristik ekologis wilayah kota yang memiliki banyak daerah resapan, perbukitan, dan aliran sungai,” kata Thoha kepada media onetime.id pada Minggu, (8/3/2026).
Menurut dia, konsep pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan kota.
Tanpa pendekatan tersebut, pembangunan justru berpotensi memperbesar risiko bencana seperti banjir.
Ia menilai penanganan banjir yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek.
Pemerintah kota biasanya baru bergerak ketika banjir sudah terjadi, seperti melakukan pembersihan drainase atau penanganan darurat di lokasi terdampak.
“Penyelesaian yang dilakukan masih sporadis dan tidak terencana secara komprehensif. Jika ditelusuri lebih jauh, hampir tidak terlihat program pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan, terutama yang menyasar penataan sungai, sistem drainase kota, hingga pengelolaan sampah terpadu,” ujarnya.
Thoha menambahkan, tanpa perencanaan yang matang dan keberpihakan kebijakan pada lingkungan, persoalan banjir akan terus berulang.
Ia menilai pemerintah kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan sistem pengelolaan lingkungan perkotaan.
“Jika tidak ada perubahan pendekatan dalam pembangunan kota, maka banjir akan tetap menjadi persoalan tahunan yang sulit diselesaikan,” tukas Thoha dengan komprehensif.
