Onetime.id, Bandar Lampung – Banjir yang kembali melanda Kota Bandar Lampung dinilai bukan sekadar bencana alam biasa.
Peristiwa yang terus berulang hampir setiap musim hujan itu disebut sebagai potret persoalan tata kelola kota yang hingga kini belum ditangani secara serius.
Pemerhati kebijakan hukum dan sosial sekaligus Eksekutif Nasional Asosiasi Kajian Kebijakan Indonesia (AKKI), Benny N.A. Puspanegara, menilai di tengah tangis dan jeritan warga yang rumahnya terendam banjir, muncul pula respons pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Menurut Benny, bantuan berupa 10 kilogram beras dan uang tunai Rp1 juta bagi setiap keluarga terdampak banjir memang dapat dilihat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban.
Namun bagi sebagian warga yang kehilangan harta benda, mengalami kerusakan rumah, hingga trauma akibat bencana yang terus berulang, bantuan tersebut dianggap belum mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi.
“Bantuan darurat tentu penting untuk meringankan beban warga. Tetapi jika banjir terus terjadi dari tahun ke tahun, masyarakat juga membutuhkan langkah yang lebih mendasar untuk menyelesaikan akar persoalannya,” ujar Benny dengan terstruktur dirinya menyampaikan kepada redaksi onetime.id pada Minggu, (8/3/2026) usai berbuka puasa.
Ia menilai persoalan banjir di Bandar Lampung bukanlah masalah baru. Setiap musim hujan, pola kejadian yang sama kembali terulang, air yang meluap, rumah warga terendam, aktivitas masyarakat lumpuh, dan warga dipaksa bertahan dalam kondisi yang tidak mudah.
Namun di tengah situasi tersebut, menurut Benny, langkah konkret yang menyasar penyelesaian jangka panjang seperti perbaikan sistem drainase, penataan tata ruang, normalisasi sungai, hingga pengendalian pembangunan belum terlihat berjalan secara optimal.
“Solusi jangka pendek memang cepat terlihat, tetapi jika banjir terus datang setiap tahun maka publik wajar bertanya: di mana strategi jangka panjangnya?” kata dia.
Di tengah kondisi tersebut, warga kota yang dikenal dengan julukan Kota Tapis Berseri itu harus menghadapi malam-malam tanpa tidur, menjaga barang-barang yang tersisa dari genangan air, serta memikirkan bagaimana kehidupan mereka dapat kembali berjalan setelah bencana.
Rasa lelah dan kekecewaan pun muncul ketika penderitaan yang berulang itu dinilai belum diimbangi dengan langkah serius untuk menyelesaikan persoalan mendasar.
Benny mengingatkan bahwa simpati dan perhatian pemerintah memang penting bagi korban bencana.
Namun yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan nyata yang mampu memastikan bencana serupa tidak terus berulang.
Menurut dia, banjir yang berulang di Bandar Lampung seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
“Yang dibutuhkan warga bukan hanya bantuan darurat, tetapi keberanian untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Ketika korban terus berjatuhan dan kerugian berulang, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar citra pemimpin, melainkan keselamatan masyarakat,” tandas Benny.
