Onetime.id, Bandar Lampung – Skandal dugaan perselingkuhan yang menyeret TM, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai NasDem, memasuki babak baru.
Pimpinan Partai NasDem di tingkat kabupaten membentuk Tim Etik untuk mengusut perilaku kadernya yang kini menjadi sorotan publik dan dilaporkan ke Polda Lampung.
Tim Etik tersebut dibentuk melalui rapat pleno DPD Partai NasDem Pesawaran pada 12 Januari 2026. Ketua DPD NasDem Pesawaran, M. Nasir, mengatakan proses pemeriksaan internal masih berlangsung.
“Masih berproses. Nanti hasilnya akan kami laporkan ke DPW dan DPP Partai NasDem,” kata Nasir, Kamis malam, 15 Januari 2026.
Tim Etik diketuai Sekretaris DPD NasDem Pesawaran dengan empat anggota.
Pemeriksaan internal dilakukan menyusul laporan seorang perempuan berinisial RM, yang mengaku memiliki hubungan asmara dengan TM, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung.
Sumber inilampung.com menyebutkan, laporan RM terhadap TM telah naik ke tahap penyidikan.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penelantaran serta intimidasi atau persekusi.
Dengan status penyidikan itu, TM berpotensi menghadapi sanksi hukum sekaligus risiko serius terhadap karier politiknya.
“Bukan hanya pidana, tapi juga bisa berujung pada akhir karier politik,” ujar sumber tersebut.
Di sisi lain, Badan Kehormatan (BK) DPRD Pesawaran juga bergerak.
Ketua BK DPRD Pesawaran, Lenida Putri, menyatakan pihaknya akan memanggil TM untuk dimintai klarifikasi.
“Hari Selasa atau Rabu depan kami panggil yang bersangkutan,” kata Lenida, Rabu, 14 Januari 2026.
Lenida menegaskan BK bekerja independen dan tidak harus menunggu putusan hukum.
Menurut dia, penanganan perkara etik harus dilakukan cepat, transparan, dan berkeadilan untuk menjaga martabat lembaga DPRD.
Kasus ini mencuat setelah RM mengaku menjalin hubungan asmara terlarang dengan TM sejak Agustus 2025.
Ia mengklaim hubungan tersebut bermula dari bujuk rayu TM yang menjanjikan jaminan hidup asalkan RM berhenti bekerja sebagai pemandu lagu.
Untuk meyakinkan RM, TM disebut pernah mengajaknya mengikuti kegiatan studi banding DPRD Pesawaran ke Yogyakarta pada akhir September 2025.
“Kami tiga hari di sana, sudah seperti suami istri. Dari situ saya yakin dengan janji-janji dia,” kata RM.
Namun, setelah RM berhenti bekerja, janji tersebut tidak ditepati.
Ia mengaku hanya menerima bantuan keuangan terbatas sebelum komunikasi terputus.
Persoalan memuncak saat RM menagih tanggung jawab dan mengaku mengalami tekanan serta intimidasi.
“Saya dimaki, dihina, dan dipaksa menghapus foto serta video,” ujar RM. Ia mengklaim memiliki bukti berupa foto dan dokumentasi kebersamaan, termasuk saat menginap di hotel dan apartemen.
Menanggapi hal itu, TM membantah tudingan RM. Dikutip dari pangkalpinangpost.com, TM menyatakan fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan persoalan rumah tangganya.
“Alhamdulillah, masalah dengan istri sudah selesai. Soal laporan, silakan ikuti proses hukum,” ujarnya.
TM juga menyebut justru dirinya merasa terganggu karena mengaku kerap dimintai uang oleh RM.
