Onetime.id – Presiden Prabowo Subianto bersiap meresmikan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang diarahkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin, 12 Januari 2026.
Program ini diposisikan sebagai salah satu instrumen utama pemerintah untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat lahir dari kekhawatiran negara atas masih terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat terbawah.
Badan Pusat Statistik mencatat jutaan anak usia sekolah berada di luar sistem pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam bangku sekolah.
Pemerintah menilai kondisi ini berisiko melanggengkan kemiskinan struktural.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga mereka.
Pendidikan anak dipadukan dengan berbagai program pemberdayaan keluarga agar terjadi mobilitas sosial.
Skema ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berbeda dengan sekolah umum, rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik.
Penentuan siswa mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok Desil 1 dan 2.
Verifikasi dilakukan langsung ke rumah calon siswa oleh pendamping di lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran.
Pada tahap awal, siswa mengikuti masa matrikulasi yang mencakup pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pemetaan bakat melalui pendekatan talent mapping.
Pemerintah menyatakan pemetaan ini menjadi dasar penyusunan proses belajar yang lebih personal, disesuaikan dengan kemampuan dan minat masing-masing anak.
Sejak mulai beroperasi pada 2025, Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di 166 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Total hampir 16 ribu siswa tercatat mengikuti pendidikan pada semester gasal tahun ajaran 2025/2026.
Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 sekolah dengan kapasitas seribu siswa per sekolah.
Program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Lebih dari tujuh ribu guru dan tenaga kependidikan dilibatkan pada tahap rintisan.
Seiring pembangunan sekolah permanen di ratusan lokasi, jumlah tenaga pendidik diperkirakan terus bertambah.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga perlengkapan belajar, ditanggung negara.
Model ini dipilih untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta karakter siswa, selain mengejar capaian akademik.
Kurikulum yang diterapkan juga berbeda. Pendekatan multi entry–multi exit memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian masing-masing, tidak terikat sepenuhnya pada kalender akademik konvensional.
Pemerintah berharap fleksibilitas ini dapat mengakomodasi latar belakang siswa yang beragam.
Lebih jauh, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai simpul integrasi berbagai program sosial pemerintah.
Orang tua siswa didorong masuk dalam skema bantuan sosial, jaminan kesehatan, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan ekonomi melalui koperasi desa.
Dengan pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap dampak pendidikan tidak berhenti di ruang kelas.
Meski demikian, tantangan implementasi membayangi. Pemerataan kualitas pengajar, keberlanjutan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan di daerah menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Sekolah Rakyat kini menjadi taruhan kebijakan Presiden Prabowo, apakah mampu menjadi jalan keluar dari lingkar kemiskinan, atau sekadar menambah daftar program ambisius negara.
