Onetime.id, Bandar Lampung – Ketua Integrity Media Forum, Muhammad Indra Kurniawan yang akrab disapa Indra Segalo-galo, menyoroti dugaan ketimpangan dan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran kerja sama media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung.
Dalam pernyataan terbukanya, Indra mengungkap temuan iklan advertorial (ADV) yang tercantum dalam sistem pengadaan nasional Inaproc, salah satunya berupa penayangan konten YouTube dengan nilai anggaran mencapai Rp22 juta hanya untuk satu kali tayang.
“Ini sangat tidak masuk akal. Satu kali tayang Rp22 juta, tapi tidak ada penonton, tidak ada subscriber, bahkan kanalnya nyaris tidak dikenal. Apakah ini bentuk penyampaian informasi publik yang efektif?” ujar Indra di ungahan medsos dikutip pada Selasa, (30/12/2025).
Ia menilai praktik tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas publikasi dan tidak berdampak pada penyebaran informasi kepada masyarakat luas.
Indra juga mempertanyakan kriteria media yang dapat bekerja sama dengan Diskominfo Kota Bandar Lampung, karena menurutnya banyak media lokal yang aktif namun justru tidak mendapat kesempatan kerja sama.
Selain itu, Indra mengaku pernah menemukan adanya organisasi media yang hanya menaungi satu media, namun mendapatkan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Kondisi tersebut dinilainya tidak adil dan berpotensi merusak ekosistem pers lokal.
“Ini bukan soal iri karena tidak dapat kerja sama. Ini soal keadilan dan independensi pers. Wartawan itu tidak digaji negara, mereka hidup dari kerja jurnalistik. Kalau hanya media tertentu yang dirangkul, lalu bagaimana dengan yang lain?” tegasnya.
Indra juga mengingatkan agar kerja sama media tidak menjadi alat untuk membungkam fungsi kontrol sosial pers terhadap pemerintah daerah, termasuk kritik terhadap wali kota.
Menurutnya, independensi wartawan harus tetap dijaga meski ada kerja sama anggaran.
Atas dugaan kejanggalan tersebut, Indra secara terbuka meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran publikasi Diskominfo Kota Bandar Lampung.
“Bahaya kalau ini dibiarkan. Saya minta BPK dan KPK turun tangan, cek dan audit. Ada organisasi dapat ratusan juta, ada YouTube puluhan juta. Ini tidak beres,” katanya.
Ia juga meminta Kepala Diskominfo Kota Bandar Lampung, Veni Devialesti, untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme, kriteria, dan transparansi kerja sama media agar tidak terjadi tebang pilih serta memastikan semua media lokal memiliki kesempatan yang adil.
“Media lokal, baik online maupun cetak, punya hak yang sama untuk hidup. Jangan hanya yang besar-besar saja. Ini harus dibenahi mulai sekarang,” pungkas Indra.
