Onetime.id, Bandar Lampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Abdul Haris, melaksanakan Reses Tahap IV Tahun 2025 di dua titik di Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa, (11/11/2025).
Kegiatan berlangsung di Desa Tyas Bangun, Kecamatan Pubian, dan Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha.
Di titik pertama, Aula SMP Islam Tyas Bangun dipadati sekitar 150 peserta, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, guru, hingga wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
Dalam kesempatan itu, Munir menyampaikan kabar baik soal peningkatan anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah tahun depan.
“Tahun ini anggaran untuk 10 ruas jalan provinsi sekitar Rp92 miliar. Insya Allah tahun depan bisa dua kali lipat, agar target Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung kondisi jalan provinsi mantap 90 persen sebelum 2029 bisa tercapai,” ujar Munir saat dikonfirmasi pada Rabu, (12/11/2025).
Selain menyerap aspirasi, Munir menyerahkan bantuan simbolis PIP untuk 65 siswa SMP Islam Tyas Bangun.
Reses berlanjut di Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, yang dihadiri sekitar 200 peserta.
Di sana, Munir menyalurkan PIP aspirasi bagi 108 siswa SMP dan 396 siswa SD, serta bantuan perlengkapan olahraga berupa bola voli, futsal, dan sepak bola.
Ia juga menyerahkan bantuan rehabilitasi Masjid Taqwa dan pembangunan balai dusun 06.
Dalam dialog, berbagai persoalan disampaikan warga. Guru TK dan PAUD menyoroti ketimpangan program MBG (Merit Based Grant) dan PIP.
“Guru TK/PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” kata Munir menirukan aspirasi warga.
Guru sekolah swasta juga meminta kesempatan yang sama untuk mendaftar PPPK tanpa harus berpindah sekolah.
Selain persoalan pendidikan, muncul pula kekhawatiran serius soal peredaran narkoba di wilayah Anak Tuha.
Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, meminta Munir menyampaikan keresahan itu langsung kepada Kapolda Lampung yang baru.
“Kami sudah sangat resah. Bahkan anak SD dan SMP sudah ada yang memakai narkoba di desa ini. Kami minta Kapolda Lampung turun langsung menangani,” ujar Jahri.
Munir berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang diterima, baik terkait infrastruktur, pendidikan, maupun persoalan sosial kemasyarakatan.
“Semua aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” kata Munir.
