Onetime.id – Anggota DPR RI Dapil II Lampung dari Fraksi Golkar, Aprozi Alam, menyatakan pihaknya tengah mendorong sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pelayanan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, termasuk penambahan kuota jamaah dan percepatan realisasi program Kampung Haji.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk membahas kemungkinan penambahan kuota haji bagi Indonesia,” kata Aprozi Alam usai merayakan HUT Ke-61 Partai Golkar di DPD I Golkar Lampung pada Senin, (13/10/2025).
Selain itu, ia juga menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kampung Haji.
Program tersebut, menurutnya, menjadi peluang besar untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami di DPR mendorong seluruh kementerian terkait agar menghitung secara detail rencana pembangunan Kampung Haji ini mulai dari kebutuhan lahan, fasilitas, hingga kerja sama dengan pihak Arab Saudi,” ujarnya.
Menurut Aprozi, hasil komunikasi terakhir dengan otoritas Arab Saudi menunjukkan adanya rencana besar Kerajaan untuk menampung hingga 5 juta jamaah haji pada tahun 2030.
Ia berharap, dengan peningkatan kapasitas tersebut, masa antre haji di Indonesia dapat berkurang signifikan.
“Kalau infrastruktur di sana sudah siap untuk lima juta jamaah, mudah-mudahan antrean haji di Indonesia juga bisa segera berkurang,” ujarnya dengan penuh optimistis.
Aprozi juga mengungkapkan bahwa konsep Kampung Haji yang dirancang pemerintah Indonesia tak sekadar area transit, melainkan pusat layanan terpadu haji.
Di dalamnya, akan tersedia hotel, fasilitas kesehatan, hingga bandara khusus jamaah Indonesia.
“Tujuan Kampung Haji itu agar kita punya fasilitas sendiri hotel sendiri, pelayanan kesehatan sendiri, bahkan kalau memungkinkan, ada bandara sendiri sehingga mobilitas jamaah tidak terganggu lintasan udara negara lain,” kata dia.
Terkait masalah kesehatan jamaah yang selama ini sering menjadi kendala, Aprozi menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian Haji dan Umrah agar proses pemberangkatan lebih fleksibel.
“Selama ini keberangkatan jamaah sangat bergantung pada rekomendasi kesehatan. Kami usulkan agar jamaah yang diyakini sehat bisa diberangkatkan meski tanpa surat rekomendasi resmi, supaya tidak ada yang tertunda hanya karena faktor administratif,” tandasnya.
