Onetime.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan persoalan harga singkong dan produk turunannya, terutama tepung tapioka, menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama legislatif.
Menurut Giri, Panitia Khusus (Pansus) Singkong DPRD Lampung telah melakukan kajian serta pertemuan lintas kementerian untuk mencari solusi atas fluktuasi harga yang kerap merugikan petani.
“Permasalahan ubi kayu ini kewenangannya ada di Kementerian Pertanian dan Kemenko Pangan, sedangkan tepung tapioka berada di Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian. Jadi memang ada perbedaan regulasi yang harus disinkronkan,” kata Giri di Bandar Lampung pada Kamis, (18/9/2025).
Ia menjelaskan, saat mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, disepakati empat poin penting.
Pertama, larangan terbatas impor tepung tapioka.
Kedua, penerapan safeguard berupa tambahan bea masuk untuk melindungi produk dalam negeri.
Ketiga, penetapan harga eceran tertinggi (HET) ubi kayu oleh Kementerian Pertanian serta HET tepung tapioka oleh Kementerian Perdagangan.
Keempat, pengawasan langsung di lapangan oleh Kementerian Perdagangan terkait standar alat ukur kadar aci maupun timbangan di pabrik.
Penerapan safeguard permanen biasanya membutuhkan waktu sekitar lima bulan.
Namun, kata Giri, pemerintah pusat memberi opsi sementara berupa penetapan biaya masuk tambahan agar dampaknya segera dirasakan petani.
“Kita berharap dalam satu sampai dua bulan ke depan kebijakan ini sudah berjalan, sehingga pada musim panen raya nanti petani Lampung bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah provinsi akan terus mengawal proses ini.
“Permasalahan singkong cukup besar, karena itu kita semua harus berupaya mencari solusi terbaik. Kami juga mohon doa dan dukungan masyarakat agar langkah ini berjalan lancar,” kata Giri.
