Onetime.id, Bandar Lampung – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Lampung pada 31 Agustus mendatang, dinamika perebutan kursi Ketua DPD I semakin mengemuka.
Sejumlah nama mulai digadang, di antaranya Abi Hasan Muan, Rycko Menoza, Hanan A. Razak, dan Sekretaris DPD I Golkar Lampung, Ismet Roni.
Namun, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansyah, menilai proses Musda sejatinya hanyalah formalitas.
Menurut dia, hampir semua partai politik, termasuk Golkar, menggunakan sistem penunjukan langsung oleh Ketua Umum, meski dibungkus dengan istilah “musyawarah.”
“Kalau kita jujur, tidak ada partai yang benar-benar menggunakan musyawarah dalam pemilihan ketua, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semua ditentukan oleh ketua umum partai,” kata Candrawansyah kepada media onetime.id pada Senin, (18/8/2025).
Ia menambahkan, penggunaan sistem voting dalam pemilihan ketua partai justru kerap memicu konflik dan perpecahan internal.
“Sejarah menunjukkan, partai yang mencoba voting sering berujung dualisme. Karena itu, hampir semua partai memilih jalur penunjukan. Dibilangnya musyawarah, padahal hasilnya sudah ditentukan,” ujarnya.
Candrawansyah menilai mekanisme tersebut bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang sering digaungkan partai politik.
“Ironisnya, partai yang mengklaim sebagai pilar demokrasi justru mengabaikan demokrasi di internal mereka,” kata dia.
Dengan demikian, siapa pun yang ditampilkan dalam Musda Golkar Lampung mendatang diyakini tak lebih dari bagian dari skenario besar yang sudah diatur DPP Golkar.
