Onetime.id, Bandar Lampung – Rencana evaluasi lahan terhadap perusahaan gula raksasa Sugar Group Companies (SGC) oleh Pemerintah Provinsi Lampung menuai sorotan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dan menyiapkan skenario perlindungan sosial bagi para pekerja yang mungkin terdampak.
“Kami tidak mempermasalahkan jika SGC mau diukur ulang. Tapi pemerintah daerah juga harus siap jika langkah ini berdampak pada ribuan pekerja. Jangan hanya melakukan evaluasi, tapi tidak menyiapkan antisipasinya,” kata M. Reza Pratama, aktivis HMI Cabang Bandar Lampung, kepada wartawan, pada Senin (4/8/2025).
Menurut Reza, SGC merupakan salah satu investor besar di Lampung yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.
Ia menilai langkah evaluasi tidak boleh dilakukan secara serampangan karena bisa menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah dan nasional.
“Jangan sampai karena polemik soal lahan, produktivitas terganggu, tenaga kerja terancam, dan pasokan gula nasional jadi tidak terpenuhi. Ini bisa berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Reza juga menyoroti potensi ketidakadilan dalam penegakan aturan.
Ia meminta pemerintah tidak tebang pilih dan turut menertibkan perusahaan besar lain jika ditemukan indikasi pelanggaran serupa.
“Kami minta semua perusahaan besar yang punya masalah serupa juga harus diukur ulang. Jangan hanya satu perusahaan saja yang ditindak,” tegasnya.
Ia mendorong evaluasi lahan dilakukan secara adil, transparan, dan terencana dengan baik.
Reza menilai, pemerintah daerah harus hadir dengan solusi konkret, baik dari sisi perlindungan sosial maupun keberlanjutan industri.
“Tidak cukup hanya bicara pengawasan. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, harus memiliki rencana jangka panjang yang menyeluruh. Jangan sampai rakyat yang jadi korban,” kata Reza.
Sebelumnya, Pemprov Lampung menyatakan akan mengevaluasi lahan milik SGC, termasuk kemungkinan pengukuran ulang.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi soal dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas industri atau ketenagakerjaan.
