Onetime.id, Lamung – Polemik lama soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) kembali ramai.
Namun alih-alih datang dari akar rumput, isu kali ini justru menyeruak dari level pusat.
Bagi Fery Rudi Yansirona, mantan anggota DPRD Tulang Bawang, dinamika ini memunculkan tanda tanya besar.
“Dulu kami bawa aspirasi rakyat ke Senayan, tidak ada tanggapan. Sekarang tiba-tiba pemerintah pusat ramai-ramai buka isu SGC. Ada apa sebenarnya?” kata Fery saat ditemui, Rabu, (23/72025).
Fery menyebut, sejak 2017 ia terlibat langsung dalam Panitia Khusus DPRD yang menyelidiki penguasaan lahan oleh SGC.
Bahkan, kata dia, sejumlah kepala kampung pernah dibawa langsung ke DPR RI. Tapi upaya itu tak berbuah apa-apa.
Pada 2019, mahasiswa yang tergabung dalam Simpul juga turun ke jalan mengusung isu serupa.
“Tidak digubris juga. Sekarang justru mengalir dari atas. Apakah ini keresahan rakyat atau manuver elit?” ujarnya retoris.
Ia menegaskan, audit atau pengukuran ulang lahan SGC harus berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik.
“Kalau memang demi masyarakat, tunjukkan urgensinya. Jangan hanya jadi komoditas elit,” tegasnya.
Menurut Fery, banyak perusahaan lain di Lampung yang juga tersangkut konflik agraria.
“Kalau audit, audit semua. Jangan cuma SGC. Kalau pilih-pilih, ya kita layak curiga,” kata dia.
Fery pun mengingatkan agar pemerintah berbicara terbuka dan jujur.
“Masyarakat lokal jangan dijadikan korban dua kali. Dulu diam, sekarang dibangunkan karena agenda orang atas. Kita butuh kejelasan, bukan drama politik,” pungkasnya.
