Onetime.id – Pernyataan Ketua Cabang PMII Bandar Lampung yang menyebut Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai “biang kerok” anjloknya harga singkong di Lampung memantik reaksi keras dari Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN).
Wakil Ketua DPW BM PAN Lampung, Naufal Caya, menilai tudingan tersebut tak berdasar dan berpotensi memecah belah sesama tokoh Lampung.
“Justru Bang Zul ada di garis depan mencari solusi masalah singkong, bukan penyebabnya. Pernyataan seperti itu bukan hanya sesat pikir, tapi mencerminkan kebencian yang dipelihara,” kata Naufal dalam keterangannya, pada Kamis, (8/5/2025).
Menurutnya, Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN, telah banyak berkontribusi bagi Lampung, baik lewat pembangunan sekolah seperti SMA Kebangsaan dan Universitas Indonesia Mandiri, hingga langkah konkret membatasi impor singkong dan tapioka demi melindungi petani lokal.
Ia menambahkan, mengaitkan polemik harga singkong dengan dinamika internal PAN adalah tindakan tak relevan yang justru mencoreng semangat intelektualisme mahasiswa.
“Untuk apa mengurusi rumah tangga partai orang lain? Ini bukan sikap intelektual, ini provokatif. Jangan-jangan ada orderan di baliknya,” ujar Naufal, yang juga dikenal sebagai akademisi muda.
Sebelumnya, Ketua PMII Bandar Lampung, Dapid Novian Mastur, secara terbuka menuding Zulkifli Hasan sebagai penyebab jatuhnya harga singkong di Lampung.
Ia menyoroti lambannya respons pemerintah pusat terhadap permintaan Pemprov Lampung agar impor singkong dihentikan sejak Januari lalu.
“Zulhas lebih memilih memihak pengusaha dan importir ketimbang rakyatnya sendiri. Dia berpaling dari petani,” kata Dapid.
Terkait hal itu, Zulkifli Hasan telah menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembatasan impor tapioka melalui regulasi larangan dan pembatasan (lartas).
Rapat terbatas bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan telah dilakukan guna merumuskan langkah-langkah konkret.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menambahkan bahwa komoditas singkong telah dimasukkan dalam neraca nasional, dan volume impornya akan disesuaikan agar tidak merugikan petani lokal.
“Tujuannya jelas: melindungi produk dalam negeri dan mendorong kesejahteraan petani,” ujarnya.
