Onetime.id – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Sidang pleno menjadi puncak rangkaian Rakernas XVIII APEKSI dengan menghasilkan sembilan rekomendasi strategis yang disepakati seluruh pemerintah kota di Indonesia sebagai bahan masukan kepada pemerintah pusat.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi pemerintahan berbasis digital, penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal yang inklusif, penataan ruang dan kerja sama pembangunan kewilayahan, serta penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, sembilan rekomendasi itu merupakan aspirasi bersama pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong pemerataan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Melalui berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas XVIII APEKSI, pemerintah kota diharapkan memiliki pijakan yang lebih kuat dalam menjalankan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kota-kota di Indonesia yang maju, tangguh, inklusif, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.
