Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan mengawal dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, pada Senin, (29/6/2026).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Sekretaris Daerah Lampung Marindo Kurniawan menemui massa aksi di halaman kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung.
Keduanya berdialog langsung dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib.
Jihan mengatakan pemerintah daerah menghormati penyampaian pendapat sebagai bagian dari demokrasi.
Menurut dia, sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga usulan reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” kata Jihan.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang menjadi kewenangan daerah, seperti persoalan pendidikan, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan daerah.
Menurut Jihan, seluruh aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun instansi vertikal, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” ujarnya.
Jihan mengakui sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa membutuhkan proses penyelesaian karena sebagian berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, kata dia, Pemprov Lampung terus berupaya mempercepat penyelesaiannya, termasuk melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik agraria.
“Konflik agraria, persoalan pertambangan, maupun isu lainnya bukan berarti kami diam. Namun ini memang membutuhkan proses panjang karena kewenangan pemerintah provinsi terbatas. Yang terpenting, kami terus bergerak mencari solusi bersama,” katanya.
Di sektor pendidikan, Jihan menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung target nol anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik.
Dalam aksi tersebut, PMII Lampung membawa tujuh tuntutan utama yang mencakup evaluasi kebijakan ekonomi dan anggaran, penegakan hukum dan demokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian konflik agraria, pengelolaan fiskal daerah, pengawasan sumber daya alam, serta transparansi pembangunan di Provinsi Lampung.
