Onetime.id, Bandar Lampung – Ruang rapat paripurna itu semestinya menjadi ruang paling terhormat bagi para wakil rakyat.
Momentum Hari Ulang Tahun ke-344 Kota Bandar Lampung digelar dengan penuh seremoni, bahkan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Namun di tengah suasana sakral itu, publik justru disuguhi pemandangan yang mencederai marwah forum: seorang anggota dewan tertidur pulas.
Indra Feriza, anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Golkar, terekam kamera dalam kondisi terlelap saat rapat berlangsung.
Momen tersebut dengan cepat menyebar di ruang publik dan menuai sorotan tajam masyarakat.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansyah, menilai peristiwa ini bukan sekadar kelalaian personal, melainkan sinyal rapuhnya disiplin etik di ruang legislatif.
“Ini bukan forum biasa. Ini acara resmi, disaksikan publik. Ketika ada anggota dewan tertidur, itu bukan hanya soal individu, tapi soal citra lembaga,” ujarnya pada Kamis, (18/6/2026).
Ia menegaskan, sorotan publik harus direspons dengan langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi normatif.
Dalam hal ini, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung didesak untuk segera mengambil sikap tegas dan terbuka.
“Ketua BK tidak boleh diam. Proses etik harus berjalan dan hasilnya harus disampaikan ke publik. Transparansi itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Candrawansyah, tanggung jawab tidak berhenti di BK. Partai politik sebagai rumah kader juga harus hadir memberikan evaluasi serius.
Ia mengingatkan bahwa perilaku pejabat publik selalu berkelindan dengan citra partai.
“Partai jangan abai. Kader yang duduk di kursi dewan adalah representasi partai. Kalau ada pelanggaran etik, harus ada teguran, bahkan sanksi jika perlu,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa fenomena seperti ini bukan yang pertama.
Mulai dari merokok di forum resmi, bermain ponsel saat rapat, hingga kini tertidur dalam paripurna, menjadi deretan catatan yang tak boleh dianggap remeh.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi normalisasi perilaku yang tidak pantas di ruang publik,” ujarnya.
Di mata masyarakat, peristiwa ini mungkin terlihat sederhana. Namun dalam politik, simbol adalah segalanya.
Dan ketika wakil rakyat tampak “tidak hadir” di momen penting, publik berhak bertanya siapa sebenarnya yang sedang mereka wakili?
