Onetime.id, Lampung Barat – Lampung Barat kerap dipromosikan sebagai kabupaten yang tenang, hijau, dan penuh nilai budaya.
Namun sepanjang 2025, keheningan pegunungan dan kabut pagi justru terasa seperti tirai teater yang menutup rapat panggung di mana berbagai masalah muncul bergantian.
Daerah ini tetap indah, tetapi keindahan itu tampak seperti lukisan yang warnanya perlahan memudar.
Di balik lanskap menawan itu, tersusun rangkaian persoalan yang berlapis krisis pelayanan publik, kerentanan birokrasi, tekanan ekonomi, hingga gotong royong yang berubah menjadi respons darurat.
Potret Lampung Barat sepanjang 2025 memperlihatkan bagaimana sebuah kabupaten dengan potensi besar masih bergulat dengan persoalan dasar yang mestinya bisa ditangani oleh administrasi publik yang lebih solid.
Peristiwa paling mencolok di tahun 2025 adalah penipuan berkedok “revitalisasi sekolah” yang menjerat 46 kepala sekolah.
Mereka dijanjikan program bantuan pendidikan, tetapi apa yang datang justru jebakan yang meraup uang dari institusi yang seharusnya dilindungi.
Kasus ini bukan sekadar soal oknum. Ia menunjukkan rapuhnya tata kelola pendidikan, di mana informasi palsu bisa melenggang tanpa verifikasi.
Di tengah rutinitas mengatur BOS dan menjalankan kurikulum, para kepala sekolah terantuk oleh imajinasi program pusat yang bahkan tak pernah tercatat dalam sistem resmi.
Peristiwa ini mengguncang kepercayaan publik dan menjadi alarm bahwa birokrasi pendidikan di Lampung Barat butuh pembenahan serius bukan hanya klarifikasi seremonial.
Pada 11 Maret 2025, Bupati Lampung Barat melakukan inspeksi mendadak dan mendapati banyak kantor dengan pegawai tak sesuai daftar hadir.
Fenomena ini bukan hal baru, tetapi setiap kali terjadi selalu terasa seperti episode lama yang diputar ulang.
Sidak memang penting. Namun ketika ia menjadi satu-satunya instrumen disiplin, maka birokrasi digiring menjadi panggung teatrikal.
Pemimpin datang, pegawai terkejut, media menulis, dan keesokan hari semuanya kembali seperti biasa.
Sidak seharusnya jadi alat pembinaan, bukan pertunjukan singkat yang tak menghasilkan perubahan perilaku.
Masalah air bersih menjadi isu paling menyita perhatian sepanjang 2025.
Pipa transmisi HDPE 250 mm milik Perumda Limau Kunci berkali-kali mengalami kerusakan pada Oktober dan November.
Setelah diperbaiki, kerusakan kembali terjadi hanya berjarak beberapa meter dari titik sebelumnya.
Bagi masyarakat, layanan air bersih terasa seperti komedi pahit. Iuran dibayar rutin, tetapi air mengalir secara musiman muncul ketika hujan, hilang saat dibutuhkan untuk mandi pagi, keruh ketika wajan dipanaskan, dan kembali lenyap saat tamu datang.
Tak mengherankan jika desakan evaluasi direksi, protes konsumen, hingga tekanan DPRD menguat.
Di daerah yang seharusnya mampu mengelola sumber air dengan baik, krisis air justru menjadi isu paling politis dan emosional.
Sepanjang 2025, pemerintah daerah menggelar berbagai program ketahanan pangan pembukaan lahan, tanam jagung serentak, hingga pembagian alsintan.
Semua itu baik, tetapi angka stunting Lampung Barat yang bertahan di kisaran 24,6 persen mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan bukan soal upacara tanam atau memperluas lahan.
Ketahanan pangan adalah ekosistem akses air, sanitasi keluarga, pendapatan rumah tangga, kesiapan puskesmas, pendidikan gizi, dan distribusi pangan.
Program yang tampil megah di dokumentasi acara tidak otomatis menurunkan stunting.
Publik membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar foto seremonial para pejabat di tengah lahan.
Gotong royong selalu menjadi nilai sosial Lampung Barat. Namun pada 2025, ia semakin sering muncul sebagai penawar atas lemahnya layanan.
Jalan rusak Padang Dalom–Sukarame, fly over swadaya di Seranggas, perbaikan infrastruktur di Talang Serungkuk hingga Sukamenanti semuanya dikerjakan masyarakat sendiri.
Gotong royong tentu mulia. Tetapi ketika ia berubah menjadi “operasi tanggap darurat berulang”, maka ada pergeseran peran yang tak bisa diabaikan.
Nilai yang seharusnya sukarela berubah menjadi kewajiban sosial karena negara tak hadir tepat waktu.
Sebagian wilayah Lampung Barat berada pada jalur ekologis penting yang bersinggungan dengan habitat satwa liar, termasuk harimau.
Pada 2025, beberapa jejak kemunculan dilaporkan, bahkan satu di antaranya berujung korban jiwa.
Kerusakan hutan akibat pembukaan lahan, perambahan, dan aktivitas ilegal meninggalkan luka yang terus melebar di tubuh Bukit Barisan.
Sementara itu, banjir dan longsor silih berganti seiring curah hujan tinggi, memperlihatkan kesiapsiagaan kebencanaan yang belum solid.
Jika seluruh peristiwa ini dianalogikan sebagai pertunjukan teater, maka Lampung Barat adalah panggung dengan lampu terang tetapi tata suara yang rusak.
Banyak aktor tampil, tetapi dialognya tak selalu mengubah jalan cerita. Banyak kebijakan diumumkan, tetapi tidak semuanya menyentuh akar masalah.
Masyarakat Lampung Barat bekerja dalam diam menanam, memperbaiki, membersihkan, menata ulang hidup, dan menjaga harmoni sosial.
Mereka adalah mesin tak kasatmata yang membuat kabupaten ini tetap hidup meski kebijakan sering tersendat.
Kini panggung 2025 sudah selesai ditampilkan. Yang dibutuhkan pada 2026 bukan episode yang sama, melainkan manajemen publik yang lebih kuat agar Lampung Barat tak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga nyaman untuk dijalani. (*)
Penulis oleh Agung Widodo, Aktivis ulung asal Lampung Barat
