Onetime.id, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti retreat seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Dalam kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah itu, Marindo didampingi Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto.
Mereka bergabung bersama 1.104 peserta, terdiri dari 38 sekda provinsi, 38 kepala Bappeda provinsi, serta 514 sekda dan 514 kepala Bappeda kabupaten/kota se-Indonesia.
“Alhamdulillah bisa bersama teman-teman sekda dari seluruh Indonesia. Semoga jadi ajang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam membantu kepala daerah memajukan provinsi,” ujar Marindo pada Minggu malam, 26 Oktober 2025.
Meski sedang mengikuti kegiatan nasional, Marindo memastikan roda birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung tetap berjalan normal.
“Insya Allah birokrasi kita tetap berjalan lancar. Para asisten sudah memiliki tugas pemerintahan masing-masing,” katanya.
Ia berharap, melalui retreat tersebut, terbangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin membawa manfaat dan dukungan konkret bagi Pak Gubernur dan Ibu Wagub dalam program pembangunan Lampung,” ujar Marindo.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, forum retreat ini diikuti para aparatur sipil negara di posisi strategis daerah, yakni sekda dan kepala Bappeda.
Kegiatan ini, kata Tito, menjadi wadah peningkatan kapasitas sekaligus ruang sinkronisasi program antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kami ingin program pusat dan daerah bisa selaras dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, Jumat, 24 Oktober 2025.
Benni menyebut, Rakor ini dirancang sebagai dialog interaktif antara pusat dan daerah, agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.
“Melalui forum ini, kami ingin mendengar langsung tantangan dan kebutuhan nyata di daerah,” ujarnya.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Kemendagri untuk merespons tekanan efisiensi fiskal yang bakal dihadapi daerah pada 2026.
Menurut Hadi, sinergi antara sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting agar perencanaan pembangunan tetap konsisten di tengah terbatasnya anggaran.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan strategi peningkatan PAD dan memperkuat ekosistem investasi,” katanya.
Ia menyebut Rakor Sekda–Bappeda menjadi momen krusial untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah.
“Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegas Hadi.
Kemendagri berharap Rakor ini menghasilkan solusi konkret dalam memperkuat perencanaan lintas sektor, terutama di bidang pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan.
“Keberhasilan Rakor ini bergantung pada kemampuan menghadirkan fleksibilitas dan kepastian agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Hadi.
Bagi Pemprov Lampung, retreat ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi lintas daerah, sekaligus memastikan setiap langkah pembangunan tetap sinkron dengan kebijakan nasional.
