Onetime.id, Bandar Lampung – Pendamping masyarakat Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Chandra Hartono, meminta Bupati dan Wakil Bupati Tubaba bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menelaah secara menyeluruh seluruh putusan pengadilan terkait sengketa lahan antara masyarakat Penumangan dan PT Huma Indah Mekar (HIM).
Permintaan tersebut disampaikan Chandra sebagai respons atas sosialisasi Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 100.3.3.2/255/11.04/HAKA/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan antara masyarakat Tiyuh Penumangan dengan PT HIM.
Sikap itu disampaikan melalui siaran pers yang dikirimkan kepada sejumlah wartawan melalui WhatsApp, setelah Chandra bersama masyarakat Penumangan, termasuk Sukman dan kawan-kawan, menghadiri sosialisasi putusan pengadilan di Aula Bupati Tulang Bawang Barat.
Chandra mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah memfasilitasi sosialisasi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian informasi hukum dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan tidak hanya menampilkan putusan yang menguntungkan salah satu pihak.
Menurutnya, masyarakat yang didampinginya merupakan pihak-pihak yang tercantum dalam amar putusan perkara perdata dan memiliki kedudukan hukum berdasarkan putusan pengadilan.
Putusan Perkara 04/Pdt.G/2007/PN.MGL
Chandra menyoroti rangkaian putusan perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL yang telah melalui proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.
Rangkaian putusan tersebut meliputi:
- Putusan PN Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL.
- Putusan PT Tanjung Karang Nomor 07/PDT/2009/PT.TK.
- Putusan Kasasi Nomor 3054 K/Pdt/2010.
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/PDT/2012.
Ia menjelaskan, dalam amar putusan perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah menurut hukum bahwa para penggugat merupakan penerima hibah atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 150 hektare di Kampung Penumangan.
Selain itu, majelis hakim menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
“Amar putusan juga menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya kepada para penggugat dalam keadaan baik, memberikan ganti rugi, serta membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp500.000 setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan,” jelas Chandra.
Berdasarkan amar tersebut, Chandra menegaskan bahwa kedudukan hukum masyarakat sebagai penerima hibah tidak boleh diabaikan dalam pembahasan penyelesaian sengketa pertanahan dengan PT HIM.
Soroti Putusan Gugatan Wanprestasi PT HIM
Selain perkara tersebut, Chandra juga meminta pemerintah daerah mencermati putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MGL terkait gugatan wanprestasi yang diajukan PT HIM.
Dalam perkara itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
Di antaranya menyatakan sah nota kesepakatan tertanggal 2 Maret 2012 antara PT HIM melalui kuasanya, Pahlevi Pangerang, dengan kuasa para tergugat, yakni Tufroni, Lison, Saidi Efendi, Mohlisi Manado, Suwardi, Subir, Ali Hasan, Rudi Tholif, Sukman, Saleh, Arjoni, Abu Yasid Bahri, Juanda Maliki, Manyadi, dan Masri K.R.
Putusan tersebut juga mengesahkan dokumen penerimaan dan pembayaran uang sebesar Rp7,5 miliar yang berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepakatan tersebut.
Majelis hakim selanjutnya menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan perjanjian perdamaian.
Namun, menurut Chandra, putusan perkara wanprestasi tersebut harus dibaca secara utuh dengan memperhatikan hubungan hukum para pihak, objek perkara, serta keterkaitannya dengan perkara sebelumnya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak mempertentangkan kedua putusan secara sepihak tanpa mengkaji keseluruhan fakta dan pertimbangan hukumnya.
Minta Bupati dan Forkopimda Bersikap Objektif
Chandra secara khusus meminta Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh unsur Forkopimda Tubaba meneliti seluruh putusan perkara tersebut secara teliti dan cermat.
Ia menilai terdapat sejumlah hal dalam alasan maupun bukti yang ditampilkan saat sosialisasi yang menurut pandangannya perlu dikaji kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Chandra juga mempersoalkan tidak disampaikannya putusan-putusan yang memenangkan masyarakat Penumangan dalam sosialisasi tersebut.
“Jangan sampai sosialisasi putusan pengadilan justru memberikan pemahaman yang tidak utuh kepada masyarakat. Seluruh putusan yang berkaitan dengan perkara ini harus dibuka, ditelaah, dan dipahami secara menyeluruh, termasuk putusan yang memenangkan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah mengedepankan objektivitas dan kepastian hukum serta tidak mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ingatkan Perbedaan Putusan Declaratoir dan Condemnatoir
Dalam siaran persnya, Chandra juga menyoroti perbedaan putusan yang bersifat declaratoir atau menyatakan suatu keadaan hukum dengan putusan condemnatoir yang memuat perintah penghukuman kepada pihak tertentu.
Menurutnya, perbedaan tersebut penting diperhatikan karena berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan.
Ia menjelaskan, putusan declaratoir pada prinsipnya berisi penegasan mengenai suatu keadaan atau hubungan hukum, sedangkan putusan condemnatoir memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.
“Eksekusi merupakan tindakan paksa melalui mekanisme pengadilan. Karena itu, harus ada amar penghukuman yang jelas mengenai siapa pihak yang dihukum dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan,” ujarnya.
Chandra menilai putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL perlu mendapat perhatian karena amar putusannya, sebagaimana ia uraikan, tidak hanya menyatakan kedudukan hukum para penggugat, tetapi juga memuat perintah penyerahan tanah, pembayaran ganti rugi, dan uang paksa.
Ia meminta pemerintah daerah tidak menyamakan putusan yang hanya bersifat deklaratoir dengan putusan yang mengandung amar penghukuman.
Meski demikian, menurutnya, penilaian mengenai dapat atau tidaknya suatu putusan dilaksanakan melalui eksekusi harus didasarkan pada keseluruhan amar putusan, objek eksekusi, serta ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
Jangan Abaikan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap
Menutup pernyataan sikapnya, Chandra menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Tiyuh Penumangan dan PT HIM tidak boleh hanya didasarkan pada satu atau sebagian putusan pengadilan.
Seluruh rangkaian perkara, baik Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL maupun Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MGL, harus dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan identitas para pihak, objek sengketa, amar putusan, dan akibat hukum masing-masing perkara.
Ia berharap Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh unsur Forkopimda Tubaba mengambil sikap berdasarkan fakta hukum yang lengkap, bukan informasi atau bukti yang disampaikan secara parsial.
“Kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan hal mendasar yang harus dijunjung tinggi semua pihak. Jangan sampai putusan yang secara tegas memuat perintah penghukuman justru terabaikan,” pungkas Chandra. (*)
