Pemprov Lampung Targetkan Tunggakan Iuran JKN Tuntas pada Triwulan III 2026

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penyelesaian kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tertunda pada triwulan III 2026.

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lampung Marindo Kurniawan dalam rekonsiliasi iuran wajib pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung di Hotel Emersia, Senin, 27 Juli 2026.

Rekonsiliasi itu mencakup iuran pemerintah daerah, pegawai negeri sipil, anggota DPRD, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan Pemerintah Provinsi Lampung pada triwulan II 2026.

Marindo mengatakan penyelesaian kewajiban pembayaran iuran menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Namun, ia mengakui pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah provinsi berharap kewajiban pembayaran periode sebelumnya dapat diselesaikan pada triwulan ketiga tahun ini. Dengan demikian, pembayaran iuran pada 2027 diharapkan berlangsung lebih tertib dan tepat waktu.

“Penyelesaian pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Marindo.

Selain persoalan pembayaran, pemerintah provinsi mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penetapan peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Langkah tersebut dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Marindo meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan anggaran untuk pembiayaan peserta JKN di wilayah masing-masing.

Menurut dia, pembagian tanggung jawab pembiayaan perlu disusun secara proporsional agar keberlanjutan program jaminan kesehatan dapat terjaga.

Ia menilai pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis, tetapi juga ketepatan data kepesertaan serta ketertiban pembayaran iuran.

“Forum ini bukan hanya kegiatan mencocokkan angka atau dokumen, tetapi memastikan setiap masyarakat Lampung memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, cepat, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPJS Kesehatan menyatakan akan memperkuat rekonsiliasi data dan tata kelola pembayaran iuran.

Upaya tersebut diharapkan mencegah persoalan administrasi kepesertaan yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *