KPK dan ATR/BPN Kawal Reformasi Pertanahan di Lampung, Sasar Aset hingga Pajak Daerah

Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pembenahan tata kelola pertanahan di Lampung.

Langkah ini menyasar sejumlah persoalan, mulai dari pengamanan aset pemerintah daerah, pelayanan pertanahan, hingga optimalisasi pendapatan pajak.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembenahan sektor pertanahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan kepastian hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi bersama KPK dan ATR/BPN di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 23 Juli 2026.

Menurut Mirzani, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung mencapai sekitar Rp528 triliun.

Namun, kontribusi belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi hanya sekitar 7 persen.

Selebihnya, perekonomian daerah ditopang aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Dia mengatakan sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat akses petani terhadap pembiayaan, salah satunya melalui percepatan sertifikasi tanah.

“Kepemilikan sertifikat tanah bukan sekadar memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan usaha,” kata Mirzani.

Selain memperluas sertifikasi tanah, gubernur meminta integrasi data pertanahan dengan sistem informasi pemerintah daerah.

Integrasi tersebut diharapkan membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengamankan aset daerah, serta memperbaiki pelayanan publik.

Dalam rapat koordinasi itu, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi di sektor pertanahan.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, pelayanan publik, perizinan, dan penerimaan pajak daerah.

Penguatan pencegahan korupsi dilakukan melalui delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP).

Di antaranya pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan, pelayanan publik, dan pengawasan internal pemerintah.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menawarkan sembilan program kerja sama kepada pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Agenda lainnya meliputi integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik, pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, integrasi kawasan pertanian berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah, dan konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Kesembilan program tersebut ditawarkan untuk memperbaiki basis data pertanahan sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan.

Integrasi NIB dan NOP, misalnya, diharapkan membantu pemerintah daerah mencocokkan data bidang tanah dengan objek pajak sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan lebih akurat.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN, KPK, Pemerintah Provinsi Lampung, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang.

Lampung disebut menjadi provinsi pertama di Sumatera yang menerima paket program penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Sebelumnya, program serupa telah diterapkan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Usai rapat, Mirzani mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus mempermudah layanan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dia juga mengaitkan perbaikan layanan pertanahan dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Perwakilan ATR/BPN menyatakan pelaksanaan sembilan program akan dilakukan bersama pemerintah daerah dengan pendampingan KPK.

Kerja sama itu antara lain diarahkan untuk mempercepat layanan peralihan hak atas tanah dan menyinkronkan basis data pertanahan.

Namun, keberhasilan komitmen tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaannya di daerah.

Pemerintah perlu memastikan integrasi data benar-benar berjalan, aset daerah memiliki alas hak yang jelas, potensi pajak terpetakan, dan pelayanan pertanahan tidak membuka ruang pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.

Penandatanganan komitmen bersama itu menjadi langkah awal. Publik masih perlu melihat target waktu, capaian sertifikasi aset, peningkatan kepatuhan pajak, serta tindak lanjut terhadap titik rawan korupsi yang telah diidentifikasi KPK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *