Marindo Kurniawan Soroti Ketimpangan Realisasi Retribusi OPD Lampung

Onetime.id, Bandar Lampung – Realisasi penerimaan retribusi daerah Provinsi Lampung mencapai 51,80 persen dari target hingga Juni 2026.

Namun, capaian tersebut belum merata. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih mencatatkan realisasi yang berbeda cukup signifikan.

Ketimpangan itu menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Evaluasi Retribusi Daerah Semester I 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 22 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, setiap OPD diminta memaparkan capaian penerimaan, kendala pemungutan, serta strategi untuk meningkatkan pendapatan hingga akhir tahun anggaran.

Marindo mengatakan pajak dan retribusi merupakan sumber penting pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memperbaiki pengelolaan potensi pendapatan.

“Belanja daerah hanya bisa dilakukan apabila pendapatannya tersedia. Karena itu, pajak dan retribusi menjadi tulang punggung APBD yang harus kita kelola secara optimal,” kata Marindo.

Ia meminta capaian pendapatan daerah pada 2025 yang disebut mencapai sekitar 86 persen menjadi bahan evaluasi.

Pemerintah daerah, menurut dia, perlu mengidentifikasi persoalan yang menghambat penerimaan agar target 2026 dapat tercapai.

Marindo juga mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan yang baik dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak dan retribusi.

Ia meminta setiap OPD menginventarisasi kembali potensi aset daerah, mulai dari tanah, bangunan, hingga fasilitas milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan secara produktif.

Pengembangan layanan yang memberi nilai tambah kepada masyarakat juga perlu dilakukan.

Selain pembenahan internal, Marindo mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Sebab, sebagian objek pelayanan dan wajib retribusi berada di wilayah administrasi pemerintah daerah tersebut.

“Setiap OPD harus menganalisis kembali seluruh potensi yang dimiliki dan menyusun langkah konkret agar target pendapatan daerah hingga akhir Desember dapat tercapai,” ujarnya.

Evaluasi tersebut menjadi penting karena capaian agregat 51,80 persen belum menggambarkan kinerja masing-masing OPD.

Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuka rincian target dan realisasi setiap perangkat daerah, termasuk jenis retribusi yang belum mencapai target, agar langkah perbaikan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *