Onetime.id, Bandar Lampung – Di tengah sorotan dugaan penyelewengan di PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI), DPRD Provinsi Lampung mengirim pesan ganda hukum jalan, tapi dapur petani jangan ikut padam.
Ketua Komisi I, Garincha Reza Pahlevi, meminta Kejaksaan Tinggi Lampung tetap mengedepankan aspek sosial dalam proses penyelidikan.
Sebab, ratusan petani plasma disebut menggantungkan penghasilan dari kemitraan dengan perusahaan tebu tersebut.
“Tercatat ada ratusan warga yang tanahnya dimitrakan. Kita dukung proses hukum jika ada indikasi penyelewengan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Namun dukungan itu disertai catatan. Ia menegaskan agar pengusutan tidak berujung pada terhambatnya penghasilan masyarakat.
“Jangan sampai proses ini berdampak pada penghasilan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi tetap stabil.
Pesan ini sejalan dengan arah kebijakan Prabowo Subianto yang menempatkan investasi sebagai penggerak ekonomi.
Situasinya kini berada di titik sensitif penegakan hukum dan stabilitas ekonomi berjalan di jalur yang sama, tapi berisiko saling bersinggungan.
DPRD menyatakan siap menampung aspirasi petani plasma yang berencana menggelar aksi. Baik melalui unjuk rasa maupun audiensi, pintu disebut terbuka.
“Kami siap mendengarkan dan meneruskan keluhan mereka,” kata Garinca.
Sementara itu, di lapangan, harapan petani sederhana operasional perusahaan tetap berjalan.
Sebab bagi mereka, proses hukum bisa menunggu tapi kebutuhan hidup tidak.
