Onetime.id, Bandar Lampung – Kenaikan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram mulai dirasakan dampaknya oleh para pengrajin tempe, tahu, hingga kecap di Lampung.
Lonjakan ini dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada bahan baku tersebut.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi II, Mikdar Ilyas, mengatakan kenaikan harga kedelai tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan Indonesia terhadap impor.
“Ini memang bukan sekadar persoalan daerah. Kedelai yang kita gunakan sebagian besar masih impor, sehingga sangat dipengaruhi situasi global,” ujar Mikdar melalui via telfon WhatsApp pada Rabu, (8/4/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat para pelaku usaha kecil terutama pengrajin tempe dan tahu berada dalam posisi rentan.
Kenaikan harga bahan baku tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual produk.
“Kita harus mencari jalan keluar agar beban pengrajin bisa diringankan. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” kata dia.
Mikdar menilai, persoalan kedelai seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat produk turunannya seperti tempe dan tahu merupakan konsumsi harian masyarakat Indonesia, termasuk di Lampung.
Ia juga menyebut, momentum ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat kemandirian pangan, khususnya dalam komoditas kedelai.
Lampung, kata dia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan budidaya kedelai secara masif.
“Selama ini kita sudah surplus untuk padi, jagung, bahkan singkong. Kedelai ini yang masih perlu didorong agar ke depan kita tidak lagi bergantung pada impor,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Mikdar, diharapkan dapat berperan aktif dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kementerian terkait.
Ia juga mendorong adanya kebijakan konkret, mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, hingga jaminan penyerapan hasil panen petani.
Menurut dia, wilayah seperti Lampung Utara dinilai memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kedelai.
Upaya tersebut sebelumnya juga telah mulai dirintis melalui kegiatan panen raya dan kunjungan pejabat kementerian pertanian ke daerah tersebut.
“Kalau ekosistemnya dibangun bibit ada, pupuk tersedia, dan hasil panen diserap petani akan tertarik menanam kedelai. Ini yang harus dipastikan,” kata dia.
Komisi II DPRD Lampung, kata Mikdar, berkomitmen untuk menyuarakan persoalan ini ke tingkat pusat agar ada langkah strategis dalam waktu dekat.
“Kami akan dorong agar ada kebijakan yang tidak hanya merespons harga, tapi juga membangun kemandirian produksi kedelai nasional,” ujarnya.
Di tengah gejolak harga global, ia menilai ketahanan pangan tidak cukup hanya bergantung pada mekanisme pasar.
Perlu intervensi kebijakan yang terukur agar komoditas strategis seperti kedelai tetap terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi produsen.
