Marindo Teken, Pejabat Diganti: Reformasi atau Sekadar Geser Kursi?

Dokumen surat undangan pelantikan pejabat eselon II dan III pemerintah provinsi Lampung.

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar seremoni yang selalu terdengar sakral pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.

Selasa pagi, 24 Februari 2026, pukul 10.00 WIB, Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur akan menjadi panggung bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang namanya tertulis rapi dalam surat Sekretaris Daerah Nomor 400.14.1.1/0595/VI.04/2026.

Surat bertanggal 23 Februari 2026 itu diteken Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Undangan pun disebar para asisten, kepala dinas, kepala badan, hingga pejabat struktural yang tercantum dalam daftar resmi. Semua lengkap, semua formal, semua sesuai tata naskah dinas.

Bahasanya tentu terdengar mulia. Pelantikan disebut sebagai bagian dari penataan struktur birokrasi dan pengisian jabatan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Reformasi birokrasi, percepatan pelayanan, profesionalisme, responsivitas kosakata yang tak pernah absen dalam setiap rotasi kursi.

Para kepala dinas, kepala badan, pejabat biro dari Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, hingga Biro Kesejahteraan Rakyat akan hadir.

Bahkan para direktur rumah sakit daerah, termasuk RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek, RSUD Bandar Negara Husada, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, masuk dalam daftar undangan. Sebuah orkestrasi birokrasi yang nyaris sempurna secara administratif.

Yang kerap tak tertulis dalam surat undangan adalah pertanyaan publik apakah pelantikan ini akan mengubah cara pelayanan bekerja, atau hanya memindahkan tanda tangan dari satu nama ke nama lain? Sebab dalam praktik pemerintahan, yang sering berganti adalah pejabatnya, bukan kebiasaannya.

Pakaian sudah ditentukan diantaranya adalah PSR (Pakaian Sipil Resmi). Waktu sudah dijadwalkan.

Tempat sudah disiapkan, sumpah akan diucapkan. Foto akan diabadikan. Siaran pers akan dirilis.

Tinggal satu yang biasanya menunggu pembuktian apakah setelah kata “demi Allah” atau “demi Tuhan” terucap, birokrasi benar-benar bergerak lebih cepat dari sebelumnya atau tetap berjalan setenang upacara itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *